oleh

Haruskah Membebaskan Napi Korupsi Untuk Cegah Covid-19?

Haruskah Membebaskan Napi Korupsi Untuk Cegah Covid-19? Oleh: Tawati, Muslimah Revowriter Majalengka.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyiapkan rencana pencegahan penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Salah satunya dengan membebaskan sekitar 35 ribu narapidana. Hingga Rabu (1/4/2020) pukul 11.00 WIB, sudah ada 5.556 warga binaan yang dikeluarkan. Proses pelepasan direncanakan rampung dalam waktu satu pekan.

Salah satu kelompok yang juga akan dibebaskan adalah narapidana kasus korupsi. Koruptor dapat bebas seandainya ia berusia di atas 60 tahun–dengan kata lain lebih rentan terpapar COVID-19–dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan. (tirto.id, 2/4/2020)

Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merasakan kejanggalan dengan rencana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membebaskan narapidana korupsi, guna menangkal penularan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menganggap, pencegahan penularan Covid-19 di lapas hanya sebuah alasan Yasonna membebaskan napi korupsi. Sebab, rencana itu sudah lama ingin dicanangkan, namun tak kunjung terealisasi.

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya sudah lima kali Yasonna melontarkan wacana revisi itu dalam kurun waktu 2015-2020. Empat di antaranya, terjadi pada 2015, 2016, 2017, dan 2019. “Isu yang dibawa selalu sama, yakni ingin mempermudah pelaku korupsi ketika menjalani masa hukuman,” ujar Donal.

Baca Juga :  Anggota TNI Tewas, Unjuk Rasa Damai di Deiyai Papua Berujung Anarkis

Padahal, PP tersebut dianggap sebagai aturan progresif untuk memaksimalkan pemberian efek jera bagi pelaku korupsi. Hal itu terlihat dari adanya penghapusan syarat justice collaborator hingga meniadakan rekomendasi penegak hukum terkait.

Wacana pembebasan napi korupsi sebagai upaya mencegah Covid-19 meluas, namun tidak akan pernah memutus mata rantai korupsi. Korupsi malah akan semakin menjadi-jadi. Ini menunjukan kepada kita bahwa korupsi dalam payung demokrasi akan terus tumbuh subur bagaikan jamur karena demokrasi menghalalkan segala cara. Tak ada yang mampu memutus lingkaran setan ini selain dengan cara yang total.

Hukum yang ada tak memberi efek jera. Karena sistem dan struktur yang ada sangat rapuh dan tak memiliki komitmen untuk menjalankannya. Maka, mempertahankan sistem yang sudah nampak jelas keborokannya adalah sebuah kebodohan, maka memperbaikinya pun adalah sebuah kedunguan. Indonesia akan menjadi negeri yang dilimpahi keberkahan jika mengganti sistem demokrasi dengan penerapan hukum Islam yang totalitas.

Adapun dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat ini, Pemerintah wajib menjamin perawatan dan pengobatan semua orang yang sakit, khususnya yang terkena Covid-19. Pemerintah harus menyediakan semua alat kesehatan yang dibutuhkan secara memadai, termasuk APD yang sangat dibutuhkan oleh paramedis.

Baca Juga :  Mungkinkah Istri Jokowi Senaif Itu Memakai Sepatu Sneakers?

Pemerintah juga wajib menjamin birokrasi, protokol dan prosedur yang diperlukan berjalan. Pemerintah juga harus mewujudkan suasana yang nyaman dan aman bagi paramedis sehingga mereka dapat menjalankan tugas perawatan dan pengobatan sebaik mungkin.

Pemerintah harus membuat kebijakan sehingga protokol physical distancing atau social distancing bisa berjalan secara efektif; termasuk meniadakan kerumunan orang baik di pusat perbelanjaan, tempat umum, rumah makan dan sejenisnya, fasilitas publik termasuk transportasi, dan sebagainya.

Pemerintah juga harus mengedukasi dan mendorong jika perlu mengharuskan semua masyarakat untuk menjalankan protokol physical distancing atau social distancing. Untuk itu harus digunakan berbagai cara dan sarana serta menggerakkan semua struktur dan aparat Pemerintah hingga paling bawah di tingkat RT.

Pemerintah juga hendaknya segera mengambil tindakan dan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini secepat mungkin. Kelambanan serta ketidakjelasan kebijakan dan tindakan yang dirasakan masyarakat harus segera diakhiri.

Banyak pihak, termasuk para ahli, mendesak kebijakan lock down segera diambil, tentu dibarengi dengan menjamin kelangsungan hidup semua anggota masyarakat. Untuk itu, Pemerintah semestinya tidak perlu ragu. Tanpa melakukan lock down, penanggulangan Covid-19 ini bisa berkepanjangan. Bukankah ini malah akan menguras sumberdaya ekonomi yang lebih besar? Wallahua’lam bishshawab.

Loading...