SUARAMERDEKA.ID, JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Mimbar Aksi dan Wacana Rakyat menyatakan akan menyampaikan pengaduan resmi dan menuntut transparansi proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari, Maluku, Tahun Anggaran 2023 ke Markas Besar Polri dan KPK.
Proyek infrastruktur vital ini dibiayai sepenuhnya dari APBN TA 2023 dengan nilai kontrak Rp. 23.784.439.459. Pelaksana proyek adalah Satuan Kerja (Satker) II PJN Wilayah II Maluku, yang pada periode tersebut dipimpin oleh Ir. Toce Leuwol, S.T., M.T.
“Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari adalah urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah Maluku. Dana negara sebesar Rp. 23,7 miliar bukanlah uang kecil. Rakyat berhak mengetahui: apakah nilai yang digelontorkan sebanding dengan hasil di lapangan? Apakah prosesnya transparan dan sesuai aturan? Kami tidak menuduh, tapi kami menuntut kejelasan, akuntabilitas, dan keadilan.” tegas, Abdul Djalil Pirain, Wakil Ketua Umum DPN Mimbar Aksi dan Wacana Rakyat
Mengapa Langkah Ini Diambil?
Jalan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan sejumlah kawasan di Maluku, sangat menentukan mobilitas warga, pengembangan ekonomi lokal, dan akses pelayanan publik. Dengan nilai investasi negara yang besar, setiap rupiah wajib dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada rakyat.
Tuntutan Kami
1. Transparansi penuh atas dokumen pengadaan, pelaksanaan, dan hasil akhir pekerjaan;
2. Penyelidikan menyeluruh apabila ada indikasi ketidaksesuaian antara nilai kontrak, volume, kualitas, dan realisasi fisik di lapangan;
3. Tanggung jawab penuh atas segala bentuk penyimpangan, keterlambatan, atau ketidaksempurnaan hasil pekerjaan;
4. Jaminan manfaat nyata bagi masyarakat – setiap rupiah dana APBN harus terwujud dalam infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama.
Rencana Aksi;
- Tujuan: Mabes Polri dan KPK
- Pemimpin Aksi: Abdul Djalil Pirain (Waketum DPN)
- Waktu: Jum’at, 7 September 2026.
- Peserta: Pengurus DPN, tokoh masyarakat Maluku, elemen masyarakat, awak media.
Kami mengundang masyarakat Maluku dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal dana APBN agar tidak hilang, tidak disalahgunakan, dan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat. Kami juga membuka ruang dialog dengan Satker II PJN Wilayah II Maluku dan instansi terkait guna meluruskan fakta secara terbuka dan objektif. (MLK-M).
