SUARAMERDEKA.ID – Lonjakan jumlah wisatawan di Banyuwangi tidak diikuti dengan peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata. DPRD Banyuwangi menyoroti tajam anomali sektor pariwisata dalam pembahasan laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025.
Kunjungan wisatawan Nusantara, data LKPJ meningkat dari 3,28 juta orang pada 2024 menjadi 3,50 juta orang di 2025. Wisatawan mancanegara juga naik dari 122,90 menjadi 166,99.
Namun, capaian retribusi tempat wisata justru jauh dari target. Dari target Rp 3,4 miliar, realisasi hanya sekitar Rp 1,3 miliar atau 31 persen.
Febri Prima Sanjaya, Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi menilai kondisi ini tidak wajar dan perlu penelusuran serius.
“Jika melihat angka kunjungan wisata ke Banyuwangi tahun 2025 sangat luar biasa, namun capaian penerimaan retribusi pariwisata masih jauh dari target, hanya 31 persen.” tegas Febri, Senin (13/04/2026).
Politisi Partai NasDem itu bahkan mencurigai adanya potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi wisata.
“Penerimaan retribusi tempat wisata masih sangat jauh dari target. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami, bagaimana pengelolaannya, apakah ada kebocoran yang sistematis.” kata Febri.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Banyuwangi melalui Komisi III akan mengambil langkah konkret dengan menggelar rapat kerja khusus bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para pengelola destinasi wisata.
“Komisi III akan melakukan rapat kerja khusus untuk mengurai persoalan di lapangan, mencari kendala, sekaligus solusi agar PAD dari sektor ini bisa optimal.” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti belum optimalnya penerapan sistem e-ticketing pariwisata yang seharusnya mampu mencatat jumlah pengunjung dan retribusi secara real time.
“Sistem e-ticketing ini belum termonitor dengan baik. Padahal sudah terintegrasi secara online. Ini juga akan kami dalami, termasuk efektivitasnya.” pungkas Febri. (BUT)
