SUARAMERDEKA.ID – Gerakan Pengawal Bansos (GEPSOS) menganggap pemerintah PHP (pemberi harapan palsu) terkait penanganan sosial terdampak Covid-19. Rakyat sangat kecewa dengan kinerja baik Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat khususnya kementerian Sosial. Kekecewaan tersebut mengemuka lantaran pendistribusian bansos yang tidak tepat sasaran dan merata.
Koordinator wilayah Gepsos DKI Jakarta, Ahmad Fauzi mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintah. Ia melihat banyaknya laporan dari masyarakat dan kurang bersinerginya antara pemerintah pusat dengan Pemda DKI Jakarta. Sehingga pendataan warga yang terjadi kacau balau.
Menurutnya, pendataan warga susulan tahap kedua yang telah dilakukan oleh setiap RT dan RW sepertinya tidak ter-realisasi dan sangat mengecewakan. Dengan adanya data susulan yang diajukan, diharapkan dapat memenuhi keinginan warga yang belum terdata. Ia menyebut pendataan susulan membuktikan bahwa pemerintah PHP rakyat.
“Tetapi itu semua nihil di wilayah kami. Dikarenakan data nama-nama yang sudah diterima oleh pengurus ternyata masih sama. Hal ini kembali membuat dilema para pengurus RT dan RW dalam pendistribusiannya. Itulah yang membuat kami sangat kecewa dan merasa diberikan harapan palsu, PHP oleh pemerintah,” ujar Fauzi di kawasan Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020).
Ia menambahkan, pembagian bansos untuk rakyat bisa dilakukan satu pintu sehingga bisa merata. Ia mengingatkan, PSBB yang ada berlaku untuk seluruh warga. Seharusnya, pemberian bansos pun harus menjangkau seluruh warga.
“Pemberlakuan PSBB membuat banyak warga yang kehilangan mata pencaharian. Adanya PHK besar-besaran secara masal, dirumahkan tak bisa usaha sehingga tidak ada pemasukan. Untuk itu pemerintah harus peka akan kondisi ini dan wajib memperhatikan rakyatnya,” ujatnya.
“ Regulasi pendistribusian bansos yang terkesan pencitraan dan tidak merata sehingga terlihat seperti bagi-bagi anggaran yang sangat rentan di korupsi,” imbuhnya.
Sementara itu, Juru Bicara Gepsos Muhammad Furqon menegaskan, pihaknya meminta pemerintah untuk mengevaluasi seluruh jajaran kementerian yang ada. Hal ini diperlukan agar terciptanya sinkronisasi dan pemerataan penerima bansos.
“Tidak terkesan saling lempar tanggung jawab, dan saling tuding menuding seperti yang dipertontonkan beberapa waktu lalu,” kata Furqon.
Lanjutnya, untuk menghindari semua itu, Gepsos mendesak pemerintah melakukan pemerataan dalam pendistribusian bansos. Pihaknya juga meminta pemerintah segera mengevaluasi data penerima bansos agar tepat sasaran dan merata.
“Meminta agar regulasi Pendistribusian Bansos satu pintu di bawah kendali kemensos,” tutupnya. (OSY)