SUARAMERDEKA.ID – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PP dan KB) menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPRD Banyuwangi, terkait kesiapan pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos (bantuan sosial) Program Keluarga Harapan (PKH). Serta Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan atau pilot project untuk penyempurnaan digitalisasi Bansos tingkat Nasional.
Emy Wahyuni Dwi Lestari, Ketua Komisi II, menyampaikan, rapat kerja bersama Dinsos ini sebagai bentuk apreasiasi dan dukungan DPRD atas penunjukan Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project digitalisasi Bansos.
Selain itu, sebagai lembaga wakil rakyat, pihaknya juga ingin mengetahui secara pasti kesiapan uji coba digitalisasi Bansos ini baik dari sisi infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga keakuratan data penerima Bansos.
“Komisi II memberikan apresiasi dan dukungan atas penunjukan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi uji coba digitalisasi Bansos, harapan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar.” kata Emy saat, Selasa (9/9/2025).
Lanjut Emy, digitalisasi Bansos merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi sekaligus menjamin bantuan sampai kepada penerima yang berhak sekaligus memangkas prosedur administrasi yang panjang.
“Aplikasi digitalisasi Bansos dirancang untuk memudahkan pendaftaran penerima manfaat Bansos secara mandiri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang terintegrasi pada Data terpadu kesejahteraan Sosial, Rekening Listrik, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN dan BI Himbara.” terang politisi partai Demokrat
Emy mengatakan, melalui sistem digital, verifikasi data lintas lembaga dapat dilakukan secara otomatis dan sederhana, potensi subjektivitas berkurang, dan masyarakat dapat terlibat langsung dalam usulan serta sanggahan data penerima Bansos.
“Dalam rapat kita juga menanyakan kesiapan infrastruktur digital maupun literasi digital yang dimiliki warga.” tuturnya.
Apabila warga penerima manfaat tidak memiliki ponsel atau kesulitan akses internet, warga bisa mendaftar melalui tenaga pendamping sosial yang sudah dilatih menggunakan portal atau aplikasi digitalisasi Bansos.
Sementara, Kepala Dinas Sosial, PP dan KB, Henik Setyorini menyampaikan bahwa terkait kesiapan digitalisasi Bansos, saat ini ada beberapa kementerian antara lain Kementerian Sosial, Kemenpan RB, Kementerian Komunikasi dan Digital ,Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Ekonomi Nasional tengah memberikan pelatihan kepada pendamping PKH dan TKSK yang nantinya akan menjadi agen digitalisasi Bansos.
“Hampir mayoritas masyarakat penerima manfaat tidak punya Handphone yang support maka nanti teman-teman agen ini yang akan membantu masyarakat yang memang berhak menerima Bansos untuk mendaftarkan.” terang Henik, sapaan akrab Kadis Sosial PP dan KB Banyuwangi.
Melalui program digitalisasi Bansos, lanjut Henik, masyarakat bisa mendaftar secara mandiri dengan dukungan verifikasi Biometrik yang terkoneksi langsung ke beberapa kementerian seperti Kementerian ATR/BPN, BPJS Naker, rekening listrik, rekening Bank dan Samsat.
“Sistem ini nanti bisa menolak dan bisa mengakomodasi warga yang memang layak mendapatkan Bansos sehingga tidak ada lagi manipulasi data.” ucapnya.
Henik menambahkan sebelum pelaksanaan uji coba digitalisasi Bansos, akan ada penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat di Banyuwangi.
”Saat ini kita belum bisa melakukan simulasi karena masih on proses.” pungkas Henik.
Untuk mendukung program tersebut, bahkan Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung. (BUT).
