oleh

Komite Pemuda dan Mahasiswa Cinta Tanah Air Minta Ganti Panglima TNI

SUARAMERDEKA.ID – Dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi stabilitas keamanan negara pasca Pemilu 2019, Komite Pemuda dan Mahasiswa Cinta Tanah Air menggelar Konperensi Pers di Jl. Proklamasi, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Pada kesempatan ini, Komite Pemuda dan Mahasiswa Cinta Tanah Air mengapresiasi kinerja TNI dan Polri. Dalam menjaga serta mewujudkan kondusifitas dan stabilitas keamanan negara pasca Pemilu 2019.

“Kami mengapresiasi TNI dan Polri yang bisa mengawal pelaksanaan Pemilu hingga saat ini. Sayangnya, soliditas serta sinergisitas TNI dengan Polri yang sering terlihat di berbagai media maupun terpasang pada spanduk dan baliho di jalan raya. Ternyata belum mengakar sampai pada level prajurit. Masih ada saja terjadi kesalahpahaman ataupun gesekan antara personel Polri dan personel TNI. Dilevel perwira hingga prajurit,” ungkap Gideon, Koordinator Nasional Komite Pemuda dan Mahasiswa Cinta Tanah Air.

Menurut Gideon, saat ini kesolidan di internal TNI terutama Angkatan Darat sedang menjadi sorotan tajam publik. Hal ini tidak bisa lepas dari kondisi politik dan penegakan hukum yang berkaitan dengan beberapa purnawirawan TNI.

“Konsolidasi di internal keluarga besar TNI terkhusus Angkatan Darat yang terkesan masih kurang baik menunjukkan sejumlah purnawirawan Jenderal yang merupakan mantan Panglima TNI dan mantan KSAD yang ada di jajaran pemerintah, masih belum maksimal melakukan konsolidasi dan justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan,” ujarnya.

Gideon meminta agar pemerintah mengevaluasi bahkan mengganti Panglima TNI. Yang dinilai tidak mampu merangkul purnawirawan dan keluarga besar TNI.

“Selain itu perlu ada pernyataan yang tegas dari pihak-pihak terkait. Seperti Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI, dan Kapolri. Bahwa situasi penegakan hukum yang terjadi saat ini terhadap beberapa purnawirawan TNI adalah penegakan hukum terhadap individu dan tidak ada kaitannya dengan institusi TNI AD. Sehingga marwah TNI terkhusus TNI AD dan stabilitas dalam negeri di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi-JK tetap terjaga,” katanya.

Kemudian pemerintah diharapkan dapat merangkul dan bertukar pikiran dengan sejumlah Purnawirawan Jenderal terkhusus mantan Panglima TNI dan mantan KSAD yang dipandang masih memiliki pengaruh kuat di dalam internal TNI. Sehingga dapat diselesaikan konflik berkepanjangan di dalam tubuh TNI, khususnya TNI AD, ataupun dengan institusi lainnya seperti antara TNI dan Polri.

“Beberapa purnawirawan TNI yang masih memiliki pengaruh tersebut diantaranya mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhy Wibowo, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Mulyono dan Mantan Panglima TNI di era pemerintahan Jokowi-JK, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Kami rasa pemerintah bisa mengajak para purnawirawan ini untuk dapat menyelesaikan polemik di internal TNI,” pungkasnya. (MIL)

Loading...

Baca Juga