oleh

Mahfud MD Umumkan Negara Secara Resmi “Haramkan” FPI

SUARAMERDEKA.ID – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara resmi mengumumkan negara menolak segala jenis kegiatan yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI). Ornagisasi tersebut dinyatakan tidak ada dan harus ditolak.

“Pengharaman”segala kegiatan mengatasnamakan FPI ini dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB). Diantaranya Menkumham, Mendagri, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT.

Ia menjelaskan, secara de jure, sejak 21 Juni 2019, organisasi ini dianggap tidak ada. Namun secara de facto, berbagai kegiatan masih dilakukan oleh FPI.

“Bahwa FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang melanggar hukum,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, (Rabu (30/12/2020).

Ia menyebut, berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK, tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI. Termasuk menghentikan setiap kegiatan yang mengatasnamakan FPI.

“Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik ormas maupun organisasi biasa. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini,” ujar Mahfud MD. (OSY)

Loading...

Baca Juga