oleh

Pemprov NTB Gandeng 5 Ribu UKM Pada Pengadaan Paket Bansos

SUARAMERDEKA.IDPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melibatkan 5 ribu pelaku UKM menjadi pemasok barang kebutuhan penanggulangan Covid-19 dan paket bantuan sosial masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi persebaran Covid-19 sekaligus menggerakan roda ekonomi masyarakat.

Gubernur NTB, Zulkiflimansyah menjelaskan, pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir setahun ini berdampak pada terhentinya sebagian kegiatan ekonomi masyarakat. Program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat diantaranya adalah menyediakan anggaran social security net atau jaring pengaman sosial.

“Kami di NTB tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Karena kalau dibagikan uang tunai, tidak menjadi stimulus ekonomi tapi lebih banyak digunakan untuk beli pulsa atau kuota. Karena itu, JPS kami bagikan dalam bentuk barang-barang produksi masyarakat lokal,” kata Zulkiflimansyah dalam diskusi daring Membangun Daerah Percontohan Pasca-Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Center for Indonesia Reform, Jakarta, Kamis (22/1/2021).

Ia menuturkan, pada awalnya, hanya 400 UKM yang terlibat. Namun pada bulan ketiga program itu berjalan, sudah ada 5 ribu UKM yang bekerjasama. Gubernur NTB mengaku, ke-5 ribu UKM ini diberikan bantuan modal, pendampingan proses produksi. Hasil produknya diterima oleh Pemprov NTB untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat.

Menurut Zulkiflimansyah, ekonomi daerah berbasis penguatan UKM sangat dipengaruhi dukungan pemerintah setempat. Ia meyakini, UKM terbukti sangat membantu dan efektif menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya, penting pemerintah daerah hadir untuk membantu mengembangkan UKM dengan berbagai stimulus ekonomi yang terkait dengan program penanggulangan Covid-19.

“Di NTB, kami menempatkan UKM sebagai aktor penting penggerak ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Karena itu sejak awal kami libatkan UKM dalam pengadaan paket bantuan sosial,” imbuh Zulkiflimansyah.

Zulkiflimansyah menambahkan kepedulian Pemerintah Daerah pada UKM sangat dibutuhkan. Karena dengan skala produksi yang relatif kecil dan dukungan permodalan yang kurang memadai, UKM tidak dapat bersaing di pasar terbuka. Produk UKM biasanya relatif lebih mahal, persediaannya terbatas dan kemasan yang kurang menarik.

Untuk itu diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menampung semua produk yang dihasilkan oleh UKM. Dengan menjadikan produk UKM sebagai barang paket bantuan sosial maka masyarakat menjadi tahu keberadaan produk lokal dan pihak pelaku UKM juga bisa mendapat masukan terkait produk yang dihasilkan.

“Dengan berbagai masukan dari para konsumen, secara perlahan pelaku UKM mulai memperbaiki tampilan dan kualitas produknya. Alhamdulillah saat ini program jaring pengaman sosial yang kami sebut JPS Gemilang dapat berjalan dengan baik, bersinergi dengan program penanggulangan Covid-19,” tandas Zulkiflimansyah. (OSY)

Loading...

Baca Juga