oleh

PKS Bongkar Modus Liberalisasi Pendidikan Dalam RUU Omnibus Law

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengungkap ada semangat liberalisasi pendidikan pada draft RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Karenanya, PKS meminta pemerintah agar menghapus klaster pendidikan pada RUU tersebut. Pada klaster tersebut pemerintah seolah menjadikan pendidikan sebagai barang dagang komersil industri jasa.

Menurutnya, PKS menilai, pasal-pasal terkait dengan pendidikan dalam RUU Cipta Kerja sebenar tidak terkait langsung dengan upaya membangun kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja. Mulyanto menekankan, 3 semangat tersebut adalah inti dari RUU Omnibus Law.

Ia menuturkan, pemerintah beralasan, ketimbang membiarkan mahasiswa Indonesia pergi belajar ke luar negeri dan menguras devisa, lebih baik lembaga pendidikan asing yang diundang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian Pemerintah akan mendapat pemasukan dari pajak lembaga pendidikan asing itu. Selain itu biaya hidup mahasiswa Indonesia tetap dikeluarkan di negeri sendiri.

“Hingga saat ini DPR dan Pemerintah sudah 2 kali membahas RUU Cipta Kerja terkait klaster pendidikan. Meski sudah beberapa kali diskor untuk lobi-lobi, namun Pemerintah tetap belum siap dengan rumusan baru yang bisa diterima. Pemerintah masih ingin mencabut sifat nirlaba kelembagaan pendidikan serta membuka liberalisasi pendidikan asing,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Anggota Panitia Kerja (Panja), Badan Legislasi DPR RI ini menambahkan, Pemerintah sendiri mengakui adanya semangat liberalisasi pendidikan pada klaster pendidikan RUU Omnibus Law. Mulyanto menuturkan, pemerintah mengaku terpaksa melakukan itu karena ada desakan WTO (World Trade Organization/ Organisasi Perdagangan Dunia).

“Kalau soal WTO, Panja RUU Cipta Kerja sudah 2 kali menghadirkan Duta Besar WTO. Panja sudah minta penjelasan langsung terkait aturan liberalisasi ini. Dan faktanya, menurut mereka tidak ada sanksi yang jelas dari WTO terkait soal liberalisasi pendidikan ini. Berbeda dengan masalah pangan, yang jelas aturan dan sanksinya, termasuk adanya potensi penuntutan dari negara-negara tertentu yang merasa dirugikan,” tegas Mulyanto.

Doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology di Jepang ini menambahkan, alasan Pemerintah untuk meliberalisasi lembaga pendidikan kurang bisa diterima. Bukannya menjamin peningkatan pendapatan Negara liberalisasi lembaga pendidikan justru menjadi ancaman bagi ideologi dan budaya bangsa Indonesia.

“PKS menolak logika dasar liberalisasi lembaga pendidikan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja itu. Norma dasar tata kelola pendidikan dalam RUU Omnibus Law ini lebih ingin menjadikan lembaga pendidikan sebagai komoditas industri jasa,” ujar Mulyanto.

Ia pun mengingatkan pemerintah, liberalisasi pendidikam itu lebih berat dari ide membangun rumah sakit asing. Baginya, sektor pendidikan sangat terkait dengan pembinaan budaya dan ideologi bangsa.

“Seharusnya, justru kita bangun lembaga pendidikan domestik yang berkualitas tinggi dan unggul. Sehingga mampu menyerap mahasiswa kita yang ingin belajar ke luar negeri. Apalagi kalau dapat menarik mahasiswa luar negeri untuk belajar di sini. Dulu kita pernah seperti itu. Mahasiswa dari Malaysia banyak belajar di universitas-universitas kita,” kata Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga