oleh

Puadi: Bawaslu DKI Pernah Panggil Jokowi Terkait Kasus Videotron

SUARAMERDEKA.ID – Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi mengaku pernah memanggil Presiden Joko Widodo. Pemanggilan itu terkait adanya laporan dari masyarakat terkait larangan kampanye di jalan protokol yang melanggar SK KPU 175 Tahun 2018.

Menurut Puadi, laporan tersebut di sampaikan ke Bawaslu RI yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu DKI. Karena laporan tesebut memenuhi persyaratan formil dan materil, maka laporan tersebut di registrasi oleh bawaslu DKI.

“Bisa dibayangkan saya harus memanggil Pak Jokowi, kira-kira Pak Jokowi mau datang gak ?” tanya Puadi kepada peserta Evaluasi Hasil Pemilu 2019 di Swiss-Belhotel, Mangga Besar, Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Namun berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8, jika terlapornya tidak memenuhi undangan, maka bisa menguasakan kepada Kuasa Hukumnya dengan membawa surat kuasa. Ia menegaskan, Kuasa Hukum terlapor tersebut wajib membawa surat kuasa.

“Tapi ada peraturan Bawaslu Nomor 8, bahwa apabila terlapornya berhalangan hadir atau tidak datang, yang datang itu kuasa hukumnya dan dia wajib membawa surat kuasa,”tegas Puadi

Selanjutnya Puadi menceritakan sebagai Hakim dalam persidangan pelanggaran Administrasi, ia tidak mempersilahkan Kuasa Hukum Jokowi sebagai terlapor. Pasalnya, Kuasa Hukum Jokowi tidak membawa surat kuasa dan itu dilakukan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Ketika kuasa hukumnya (Jokowi-red) tidak membawa surat kuasa hanya membawa surat tugas saja. Saya sebagai pimpinan sidang tidak memberi ruang, ” pungkasnya. (RYO)

Loading...

Baca Juga