SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah cepat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam menangani pemulihan pasca bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang.
Langkah Dasco yang membentuk Satgas DPR Pemulihan Pasca bencana dan menginstruksikan Satgas tersebut untuk berkantor langsung di Aceh dinilai sebagai gebrakan nyata dalam mendekatkan fungsi pengawasan legislatif ke titik nol bencana.
Transformasi Kebijakan Pusat untuk Aceh
Ditemui di Markas Menteng Raya 58, Minggu (04/01/2026), Ketum GPI menegaskan, bahwa kehadiran Satgas bentukan Dasco ini menjadi katalisator perubahan sikap Presiden Prabowo Subianto yang kini semakin terbuka dan progresif.
Hal ini terlihat dari keputusan Presiden untuk membuka diri terhadap bantuan asing serta menaikkan anggaran pemulihan bencana dari Rp.51 triliun menjadi Rp.60 triliun.
“Kami melihat ada sinergi yang luar biasa. Sufmi Dasco melalui Satgas DPR berhasil menyuplai informasi yang akurat dan sesuai aspirasi daerah kepada Presiden. Hasilnya, kebijakan yang diambil Pusat kini jauh lebih pro-kemanusiaan dan realistis sesuai skala kerusakan di lapangan,” ujar Ketum PP GPI.
Memutus Rantai Birokrasi
Salah satu poin krusial yang didukung GPI adalah keberanian Sufmi Dasco dalam mengikat eksekutif agar lebih responsif. Langkah-langkah strategis yang dicatat meliputi:
- Penempatan PIC di Aceh: Memastikan koordinasi antara Pusat dan Daerah dilakukan secara langsung di lapangan tanpa terhambat prosedur surat-menyurat ke Jakarta.
- Target Huntara/Huntap: Mendorong target ambisius pembangunan 15.000 hunian melalui skema Danantara yang harus tuntas dalam tiga bulan.
- Tambahan Dana DAK: Menginisiasi usulan tambahan dana Rp1,63 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) guna memulihkan keuangan daerah yang terkuras.
Pengawasan Melekat di Jantung Serambi Mekkah
GPI menilai keberadaan Satgas DPR di Aceh membuat para Menteri dan Direktur BUMN tidak sekadar melakukan kunjungan seremonial, tetapi dipaksa untuk mengambil keputusan cepat di tempat.
“Ketika Presiden memerintahkan jajarannya untuk ‘turun gunung’, Sufmi Dasco memastikan gunung tersebut adalah Aceh. Dengan berkantor di sana, fungsi pengawasan anggaran menjadi melekat. Rakyat bisa melihat langsung mana kerja nyata dan mana yang sekadar wacana,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Ketum PP GPI berharap model pengawasan langsung seperti yang dilakukan Sufmi Dasco ini menjadi standar baru dalam penanganan bencana di Indonesia. GPI berkomitmen untuk ikut mengawal proses pemulihan ini agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat Aceh yang terdampak. (Red).
