SUARAMERDEKA.ID – Ratusan kepala desa mendatangi Gedung DPRD Banyuwangi Senin (17/11/2025) untuk menuntut klarifikasi dari anggota DPRD Fraksi Gerindra, Suwito. Aksi ini dipicu pernyataan Suwito yang menyebut 80 persen kepala desa di Banyuwangi mengkorupsi dana bansos, sebuah tudingan yang kemudian viral dan memicu kemarahan para kepala desa.
Dihadapkan langsung pada ratusan kepala desa yang memenuhi halaman gedung dewan, Suwito tak punya pilihan selain menarik ucapannya. Ia menyampaikan permintaan maaf terbuka, mengakui pernyataannya keliru dan tidak berdasar.
“Saya atas nama pribadi meminta maaf. Apa yang saya katakan itu salah, dan saya cabut. Tidak ada niatan apa pun. Saya hanya ingin Banyuwangi bisa melayani rakyat dengan baik.” kata Suwito. Ia juga meminta seluruh konten viral di TikTok dan media sosial yang memuat pernyataannya segera diturunkan.
Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Banyuwangi (Askab), Budiharto, menyebut kedatangan ratusan kepala desa merupakan bentuk keberatan kolektif atas pernyataan yang dianggap merusak nama baik pemerintah desa. Ia menegaskan tudingan Suwito tidak masuk akal dan sangat melukai para pemimpin desa.
Pernyataan bahwa 80 persen kepala desa di Banyuwangi memotong dana bansos hingga mendapat Rp24 juta per transaksi itu dari mana? Dasarnya apa? Kita semua bingung.” tegas Budiharto.
Lanjut Budiharjo, dalam pertemuan tertutup, Suwito akhirnya mengakui ucapan itu hanyalah kepleset lidah. Pengakuan itu, menjadi alasan para kepala desa menerima permintaan maaf tersebut.
“Beliau sudah menyampaikan secara terang-terangan di depan kami. Sementara ini kita terima, kita lapang dada. Alhamdulillah sudah clear.” lanjutnya.
Meski situasi berhasil diredam, insiden ini menunjukkan betapa sensitifnya isu pengelolaan dana publik di tingkat desa. Para kepala desa berharap tidak ada lagi pernyataan serampangan yang dapat memicu kegaduhan dan merusak kepercayaan publik.
Bahkan, usai pertemuan sejumlah kepala desa sempat terpancing emosi lantaran teriakan oknum lembaga yang meminta KPK turun ke Banyuwangi untuk mengaudit Dana Desa.(BUT).
