SUARAMERDEKA.ID – Banyuwangi Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa, kembali meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi alias terbaik se-Indonesia. Penilaian itu diukur dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin dalam acara RBXperience dan penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI, Kementerian PAN-RB, di Bali, Selasa (6/12/2023).
Dari total 514 kabupaten/kota di Tanah Air, hanya 15 kabupaten/kota yang memiliki predikat SAKIP “A”, dan Banyuwangi meraih nilai tertinggi.
“Saya ucapkan selamat. Semoga ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.” kata Wapres usai penyerahan penghargaan.
Secara umum Wapres mengapresiasi peningkatan persentase instansi pemerintah dengan indeks reformasi birokrasi baik dan akuntabilitas kinerja berkategori “Baik” ke atas. “Ini merupakan hasil positif reformasi birokrasi di Indonesia.” kata Wapres lagi.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Bagi Banyuwangi, Ini merupakan tahun ketujuh mendapat nilai SAKIP A. Bahkan Banyuwangi merupakan kabupaten pertama peraih SAKIP A pada 2017.
Selain Banyuwangi meraih SAKIP A dengan nilai tertinggi, dalam kesempatan itu unit kerja Banyuwangi juga meraih prestasi. Puskesmas Sempu meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi.
“Kami bersyukur mampu mempertahankan SAKIP A. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Penghargaan ini menjadi evaluasi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja bisa kita ukur dengan baik.” jelas Bupati perempuan.
“Ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja.” pungkas Ipuk. (BUT).
