oleh

Sudah Dianggarkan 50 Triliun, Pemerintah Justru Menarik Subsidi LPG 3 Kg

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai rencana menarik subsidi LPG 3 kg sangat aneh. Pasalnya, Pemerintah dan DPR sudah sepakat menganggarkan subsidi gas sebesar Rp 50,6 triliun dalam APBN 2020.

Disampaikan Mulyanto, Fraksi PKS DPR RI dengan tegas menolak rencana pemerintah menarik subsidi LPG 3 kg. Penarikan subsidi yang akan berdampak pada kenaikan harga jual gas 3 kg dinilai memberatkan masyarakat.

Ia juga melihat ada hal yang aneh dalam penarikan subsidi tersebut. Mulyanto mengaku, antara DPR dengan pemerintah sudah menyepakati untuk menganggarkan subsidi gas sebesar Rp 50,6 triliun dalam APBN 2020. Bahkan angkanya juga sudah disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna.

Baca Juga :  Lapangan Terbang Sekayu Siap Dioperasikan Sebagai Bandara Khusus

“Antara Pemerintah dan DPR sudah sepakat menganggarkan subsidi gas melon 3 kg. Angka-angka itu sudah disepakati dan disahkan melalui sidang Paripurna DPR. Jadi Pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya. Karena itu berpotensi melanggar Undang-undang,” ujar anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi, lingkungan hidup dan IPTEK, Jumat (16/1/2020).

Untuk itu Komisi VII DPR RI akan meminta penjelasan dan konfirmasi kepada Menteri ESDM atas kebenaran rencana penarikan subsidi tersebut. Seharusnya, kata Mulyanto, Pemerintah tinggal melaksanakan dan menyalurkan saja subsidi itu secara tepat sasaran.

“Tugas negara itu membantu rakyat dan meringankan beban hidup mereka. Bahkan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat secara lahir batin. Bukan malah menambah beban yang harus ditanggung,” tegas Mulyanto.

Baca Juga :  PKS: Optimalkan LBM Eijkman Mencegah Penyebaran Virus Corona

Ia kembali menegaskan, Franksi PKS meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut dan mengganti dengan kebijakan lain yang tidak memberatkan. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menertibkan pendistribusian agar subsidi tersebut tepat sasaran.

“Poinnya, Fraksi PKS tidak setuju kalau subsidi dihilangkan sama sekali. Fraksi PKS setuju kalau mekanisme penyaluran distribusi itu yang perlu diperbaiki,” tutupnnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga