oleh

Dilematisasi Transportasi. Opini Chusnatul Jannah

Dilematisasi Transportasi. Oleh: Chusnatul Jannah, Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban.

Demo Ojol di depan gedung DPR memadati jalan. Demo ini dipicu lantaran adanya usulan pembatasan area moda transportasi roda dua melintasi jalan nasional. Seperti dilansir kumparan.com, 28/2/2020, usulan pembatasan area lintas sepeda motor diwacanakan oleh wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk mengurai kesemrawutan lalu lintas dan aspek keselamatan jalan raya. Usulan itu ia sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Revisi UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Menurut Nurhayati, sejumlah negara sudah menerapkan pembatasan ini seperti di Cina dan Prancis. Di sana, sepeda motor di bawah 250 cc tak boleh melintasi jalan nasional. Ia pun mendorong pemerintah daerah menyediakan transportasi umum yang layak, nyaman, dan aman. Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono menilai usulan itu tidak tepat. Jika terus dilanjutkan, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang penolakan yang lebih besar dari para sopir ojol.

Demo yang dilakukan para sopir ojol tidak sepenuhnya salah. Usulan yang dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa juga tidak sepenuhnya keliru. Mengurai kesemrawutan, kemacetan, dan keselamatan lalu lintas memang menjadi PR besar bagi negara. Terutama di kota-kota besar. Beberapa uraian masalah terkait ojol dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama, sulitnya lapangan kerja. Tidak dipungkiri, menjamurnya transportasi online mengindikasikan bahwa bekerja di tengah arus kapitalisme menjadi barang langka. Tidak semua lulusan sarjana terserap sebagai tenaga kerja perusahaan. Tak jarang kita jumpai sopir ojol bergelar sarjana. Saat ditanya, jawaban mereka hampir sama. Kalau tidak dapat pekerjaan, ya paling mentok menjadi driver ojol. Apatah lagi sistem kerja kontrak putus banyak diterapkan oleh perusahaan. Kalaupun ada yang direkrut menjadi karyawan tetap, itu adalah keberuntungan yang begitu mahal.

Kedua, penyediaan transportasi layak dan aman. Inilah masalahnya. Munculnya transportasi online dinilai menjadi solusi bagi masyarakat. Cepat, instan, dan mudah. Dibanding membuang waktu menanti kendaraan umum yang ‘ngetem’ lama di pangkalan, mending naik ojol. Hal ini juga dilematis bagi penumpang dan sopir angkot. Bagi penumpang, menunggu angkot itu melelahkan. Bisa berjam-jam. Bagi sopir angkot, menunggu penumpang penuh juga bukan hal yang diinginkan. Tersebab kejar setoran, itu harus dilakukan. Transportasi umum juga mengalami kembang kempis. Penumpang sepi karena lebih memilih naik ojol. Sementara bagi sopir ojol, pekerjaan ini adalah bagian dari mengais rezeki. Nah, bingung kan! Aturan apapun selalu ada yang dirugikan. Entah ojolnya, angkutan umumnya atau penumpangnya.

Baca Juga :  Bupati Banyuwangi Siapkan Insentif untuk Santri Kurang Mampu

Ketiga, kesemrawutan lalu lintas. Sengkarutnya transportasi dan lalu lintas jalan raya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kendaraan roda dua. Sebab, mobil-mobil pribadi itu juga ikut berkontribusi menambah macet jalan. Saya pernah melihat jalanan macet di salah satu kota besar. Mobil-mobil pribadi kebanyakan diisi satu penumpang. Sudahlah bodinya besar, cuma diisi satu hingga dua orang. Ini yang perlu disadari oleh semua kalangan. Janganlah melulu ojol yang diminta pengertian, namun para penikmat mobil pribadi juga harusnya tahu diri. Tapi ini juga dilematis. Alasan yang dikemukakan karena transportasi umum tak layak dinikmati sebagaimana naik kendaraan pribadi.

Keempat, butuhnya negara sebagai problem solver. Jika ingin melihat betapa rapi dan tertibnya lalu lintas, tengoklah Jepang. Mereka pintar mengatur jalan. Bahkan masyarakatnya lebih menyukai naik kendaraan umum, bersepeda atau bahkan berjalan kaki. Karena transportasi umum yang mereka gunakan sudah cukup memadai. Tak perlu pakai kendaraan pribadi. Seandainya negara memberi pelayanan transportasi umum yang nyaman, aman, dan murah, masyarakat pasti menyenanginya. Jika trasnportasi umum sudah begitu menyenangkan, untuk apa bersusah payah memakai kendaraan pribadi? Begitulah kira-kira yang terjadi.

Baca Juga :  Political Will New Normal. Opini Chusnatul Jannah
Kesemrawutan pengaturan lalu lintas dan kendaraan memang tiada henti. Selalu ada salah satu pihak yang tidak puas dengan keputusan pemerintah. Coba seandainya negara lebih peduli. Mungkin sengkarut ini tak perlu terjadi. Andaikata, lapangan kerja luas, masyarakat juga tak perlu berbondong-bondong daftar jadi sopir ojol. Andaikata para sopir transportasi umum digaji negara, mereka tak perlu galau mikir setoran.

Andaikata semua kalangan memilih mengedepankan kemaslahatan, keegoisan membeli kendaraan pribadi mungkin tak dilakoni. Andaikata, paradigma berpikir negara melayani sepenuh hati, rakyat tidak semestinya mandiri menghidupi dirinya sendiri. Mereka juga tak akan pusing mikir nafkah dengan beban biaya hidup yang kian susah. Kebutuhan dasarnya dijamin negara. Dan semuanya cuma seandainya.

Ahh, terus saja berandai-andai, tapi tak pernah bisa digapai. Ini yang disebut lingkaran sistem. Maju kena, mundur kena. Mau ke kanan atau ke kiri, mesti ada yang merugi. Sebab, negara tak mau serius urusi negeri. Solusinya masih tambal sulam, belum fundamental. Bolak balik revisi aturan. Tetap saja rakyat yang dikorbankan. Rumuskan akar masalahnya, temukan solusi dasarnya. Itulah yang seharusnya dilakukan negara.

Loading...

Baca Juga