SUARAMERDEKA.ID – Pertemuan Pemkab Banyuwangi dengan sejumlah elemen masyarakat untuk membahas Pulau Tabuhan yang disewakan ke investor asing berujung ricuh. Disinyalir kericuhan dipicu oleh ketersinggungan sejumlah masyarakat yang ter satu oknum hadap ucapan oknum LSM saat pertemuan.
Pertemuan tersebut digelar Selasa (2/3/2020) malam di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anasn (A3), Sekda Ir. H. Mujiono, asisten, camat, dan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
Pantauan awak media, awal pertemuan berjalan dengan baik. Bupati Banyuwangi A3 bersama jajarannya dan pihak investor asing EBD Paragon asal Timur Tengah bersama elemen masyarakat mengupas permasalahan dengan masyarakat tentang status Pulau Tabuhan.
Memasuki sesi tanya jawab kelima usai penjelasan dari pihak narasumber dan pemerintah, kondisi pertemuan masih kondusif. Tiba-tiba ada satu oknum LSM yang mengajukan pertanyaan yang isinya dianggap sebagian yang hadir provokatif.
“LSM ini mendiskriminasikan kami semua. Intinya kita semua diklaim setuju terkait penyewaan serta pengembangan Pulau Tabuhan. Serta masyarakat Wongsorejo yang menyebut bahwa pihak yang menolak Pulau Tabuhan disewakan dituding tidak memiliki konsep, serta ilmu. Disinilah awal menjadi kegaduhan. Hingga terjadi hujan interupsi, saling teriak dan saling tunjuk saling dorong,” ucap Amir Khan dari Forum Peduli Banyuwangi (FPB).
Lanjutnya, melihat situasi mulai memanas dan tidak kondusif, para elemen undangan memilih walkout. Ia menegaskan, pihak yang menolak disewakannya pulau Tabuhan akan menggelar aksi.
“Sikon tidak kondusif lagi, kami pilih walkout. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan aksi pada Kamis (5/3/2020-red) mendatang untuk tetap menolak rencana Pemda menyewakan Pulau Tabuhan pada investor asing,” tegas Amir Khan ditengah-tengah kericuhan.
Ia menyayangkan kericuhan tersebut terjadi. Ia mengakui, audiensi untuk membahas Pulau Tabuhan ini sudah mereka tunggu-tunggu. Ia mengapresiasi Pemkab Banyuwangi yang mengundang masyarakat Bangsring dan Wongsorejo.
Ia menegaskan, dalam perjalanan pembahasan masuk ke sesi tanya jawab, ada oknum LSM yang selama ini mengaku pro investasi seolah-olah menantang masyarakat. Statemen inilah yang dinilai memicu kemarahan pada masyarakat.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Masyarakat Basring, disebut oleh oknum LSM tadi tidak memiliki konsep dan kajian atas penolakan Pulau Tabuan. Disini yang membuat masyarakat marah. Sebenarnya kami tidak masalah, jika memang ada kajian lingkungan, kajian ekonomi, kajian sosial, dan kajian budaya serta kajian yang lain. Hingga selama ini masyarakat tidak dilibatkan dalam Kajian-kajian ini. Harusnya itu tertuang dalam perjanjian. Untuk itu saya memilih walkout,” ujar Amir Khan. (BUT)
