oleh

Fraksi PKS: Ekspor Konsentrat Tambang, Pemerintah Terkesan Tak Serius Laksanakan Undang-Undang

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mulyanto menilai pemerintah terkesan tidak setius dalam melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai penghentian ekspor konsentrat tambang. Sejak ada peraturan pelarangan ekspor konsentrat tahun 2014 Pemerintah terbukti beberapa kali memberikan izin ekspor.

“Pemerintah harus berani menghentikan ekspor konsentrat tambang. Sebab semua sudah diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Termasuk soal jangka waktu kompensasi penerapan kebijakan ini,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin (16/3/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menegaskan, pemberian izin ekspor konsentrat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4, Tahun 2009, tentang Pertambangan Minerba. Berdasarkan Pasal 103 ayat 1, Undang-Undang Nomor 4, Tahun 2009, mengamanatkan setiap perusahaan tambang harus melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri sebelum diekspor. Hal ini ditetapkan sebagai upaya memberi nilai tambah produk ekspor sekaligus membuka lapangan kerja baru di dalam negeri.

Baca Juga :  Sandiaga Uno: Cari Kerja Susah Banget atau Susah Kali?

“Selama ini Pemerintah terkesan tidak serius melaksanakan Undang-Undang. Bukannya memaksa perusahaan tambang melaksanakan ketentuan, yang ada malah beberapa kali Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengizinkan perpanjangan ekspor konsentrat,” tegas Mulyanto.

Mulyanto mencontohkan, terhadap PT. Freeport Indonesia, Pemerintah begitu longgar menerapkan larangan ekspor konsentrat. Sejak ada peraturan pelarangan ekspor konsentrat tahun 2014 Pemerintah terbukti beberapa kali memberikan izin.

Alasannya proses pembangunan smelter yang belum selesai. Harusnya Pemerintah mendorong Freeport mempercepat proses pembangunan smelter. Bukan malah memperlonggar izin ekspor,”ujar Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga