oleh

Selvi Wanma SH: Kepentingan Politik OAP Harus Diperjuangkan Orang Papua Sendiri

SUARAMERDEKA.IDKetua DPD II Partai Golkar Raja Ampat Selvi Wanma SH menyatakan bahwa hanya orang Papua yang mengerti kepentingan politik OAP (Orang Asli Papua). Karenanya, sangat penting untuk memperjuangkan OAP sebagai pemimpin Partai Politik di Papua dan Papua Barat melalui semua mekanisme yang ada.

Menurutnya, Otonomi Khusus bagi Provisi Papua (UU 21/2001) dan bagi Provinsi Papua Barat (UU 35/2008) yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Iamelihat, kekurangan dan kekosongan dalam pemberian otonomi khusus tersebut dapat dilihat secara jelas dari berbagai upaya untuk merevisi pasal.

“Baik melalui upaya politik dengan instrumen legislative review, maupun upaya hukum melalui pengujian konstitusionalitas pada Mahkamah Konstitusi (judicial review-red). Isu penting yang terus didengungkan dan terus mengemuka serta merupakan ihwal paling mendasar adalah mengenai hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP-red),” kata Selvi Wanma SH di Raja Ampat, Senin (16/3/2020).

Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat menambahkan, memperjuangkan hak politik OAP adalah hal yang sangat penting. Saat ini muncul kesadaran kolektif bahwa titik tolak perjuangan untuk memajukan kehidupan masyarakat Papua adalah perjuangan politik untuk mendapat kesempatan dan perlindungan yang sebesar-besarnya dalam proses politik.

Selvi menuturkan, upaya untuk menambal kekurangan dan kekosongan diantaranya adalah melalui Pengujian UU otsus 21/2001 terhadap UUD 1945 di MK (judicial review) untuk pasal yang mengatur tentang hak politik OAP dalam jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat (DPRP dan DPRPB). Melalui putusan nomor 116/PUU-VII/2009, MK mengabulkan permohonan pemohon. Dimana putusan ini memberikan landasan yuridis bagi 11/4 (satu seperempat) dari jumlah anggota DPRP dan DPRPB diangkat tanpa dipilih dalam Pemilu.

Setelah berhasil melalui skema judicial review (JR), ia menjelaskan, selanjutnya adalah (JR) pasal 12 huruf a “yang mengatur syarat untuk mengisi jabatan Gubernur/Wakil Gubernur” juga dilakukan perluasan pemberlakukan syarat khusus bagi Kepala Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota seperti halnya syarat khusus bagi kepala daerah pada tingkat Provinsi. Syarat dimaksud adalah syarat Kepala Daerah adalah Orang Asli Papua (vide pasal 12 huruf a UU 21/2001) yang menurut pandangan tokoh-tokoh OAP haruslah juga termasuk syarat bagi calon kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Baca Juga :  Ketua DPD II Raja Ampat, Selvi Wanma SH Serahkan Berkas Bacabup Bacawabup Raja Ampat ke DPP Partai Golkar
“Untuk perkara ini MK berpandangan lain. Bahwa ketentuan dimaksud berada pada ranah pembentukan Undang-Undang. Sehingga bukan merupakan kewenangan MK untuk mengubah norma dalam UU yang dimohonkan. Olehnya itu, menurut MK, ketentuan syarat yang dimohonkan merupakan kebijakan terbuka pembentuk UU (open legal policy-red) (vide putusan MK nomor: 34/PUU-XIV/2016-red),” jelas Selvi Wanma SH.

Ia menegaskan, perjuangan untuk menjaga dan menjamin kepentingan politik OAP tidak terhenti meskipun MK tidak mengabulkan permohonan a quo. Perwakilan OAP pada MRP (Majelis Rakyat Papua) dan MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat) secara bersama-sama dengan seluruh tokoh politik dan pemerintahan terus menghidupkan semangat ini melalui forum-forum ilmiah, diskusi, brainstorming dan upaya-upaya lain.

“Satu hal yang memiliki keterkaitan dan menurut saya merupakan instrumen perjuangan alternatif dalam rangka memajukan kehidupan politik OAP adalah instrumen partai politik,” ujarnya.

Selvi Wanma SH: Kepentingan Politik OAP Harus Diperjuangkan Orang Papua Sendiri

Selvi Wanma SH mengingatkan fungsi partai politik berdasarkan UU 2/2008 sebagaimana diubah dengan UU 2/2011 tentang Partai Politik. Berdasarkan UU tersebut, fungsi partai politik adalah salah satunya sebagai sarana rekrutmen partai politik dalam proses pengisian jabatan politik ….. (vide pasal 11 ayat 1 huruf e UU 2/2011).

“Pandangan dan praktik yang berlaku selama ini adalah menempatkan OAP sebagai subjek yang akan direkrut untuk pengisian jabatan politik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini tidaklah keliru dalam pandangan maupun praktiknya. Namun ada hal yang penting dan selama ini terlewatkan. Yaitu kewenangan rekrutmen tersebut haruslah dilakukan pula oleh OAP. Dalam arti lain adalah bahwa Pemimpin Partai Politik yang melakukan rekrutmen adalah juga harus OAP,” tegas Selvi Wanma SH.

Ia mengingatkan, perjuangan untuk mengisi kepemimpinan partai politik pada tingkat Kabupaten/Kota terutama tingkat provinsi harus diisi oleh putra asli daerah. Hal ini mengingat betapa pentingnya kewenangan pimpinan parpol.

Baca Juga :  Mendikbud Nyatakan UN Tahun 2020 Ditiadakan

Ditegaskan Selvi, perwujudan perlindungan dan penjaminan hak politik OAP haruslah termasuk didalamnya memperjuangkan OAP sebagai pemimpin Partai Politik di Papua dan Papua Barat. Sehingga bukan saja subjek yang direkrut adalah OAP. Melainkan juga rekrutmen tersebut berada pada tangan OAP itu sendiri.

“Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pimpinan Partai Politik di tingkat pusat. Saya meyerukan kepada tokoh-tokoh OAP agar bahu membahu, beriringan dalam satu barisan perjuangan. Untuk menempatkan OAP pada jabatan pimpinan partai politik pada semua tingkatan. Terutama pada tingkatan Provinsi. Musyawarah Daerah (MUSDA-red) Partai Golongan Karya yang akan mengakhiri periode kepengurusan masa bhakti 2016-2020,” tegas Selvi Wanma SH.

Ia mengingatkan, memilih pemimpin untuk masa bhakti 2020-2025 adalah momentum untuk mengkonsolidasikan segenap kekuatan dan menyatukan gerak langkah perjuangan. Sehingga dapat mengantarkan OAP sebagai pemimpin tertinggi pada Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat.

“Sebagai partai politik yang besar dengan persebaran infrastruktur politik pada seluruh penjuru Provinsi Papua Barat, maka Partai Golkar adalah instrumen perjuangan politik yang tepat dalam rangka melahirkan politisi-politisi baru yang mampu tampil pada garda terdepan. Demi memperjuangkan kepentingan OAP dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pertimbangan itulah, alasan mengapa kepemimpinan Partai Golkar di Provinsi papua Barat menjadi penting untuk politisi OAP,” ujarnya.

Selvi Wanma SH mengingatkan bahwa setiap anggota Partai Golkar terikat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta peraturan turunannya. Ia menyadari, untuk menempatkan OAP pada jabatan Ketua Partai Golkar Provinsi Papua Barat harus mempedomani dan mentaati ketentuan yang tercantum dalam AD/ART dan peraturan organisasi.

“Saya menyerukan kepada suluruh insan partai Golkar Papua Barat. Bahwa semangat ini tidaklah bermaksud untuk mengkotak-kotakkan kader partai Golkar di Papua Barat. Melainkan semangat yang timbul dari perenungan mendalam akan eksistensi OAP dalam percaturan politik. Melalui perjuangan yang sejalan dengan AD/ART Partai Golkar yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat,” tutup Selvi Wanma SH. (OSY)

Loading...

Baca Juga