oleh

Anies Diminta Segera Sikapi Sengkarut Bantuan PD Pasar Jaya Yang Tidak Tepat Sasaran

SUARAMERDEKA.ID – Panglima Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ) Ade Selon menyebut keterlambatan pendistribusian bantuan serta tidak meratanya bantuan yang diberikan oleh PD Pasar Jaya harus disikapi serius oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menuding data dari RT dan RW yang tidak valid seharusnya tidak boleh menjadi alasan atas sengkarutnya bantuan kepada warga pasca ditetapkannya status PSBB terhadap wilayah Jakarta.

Pria yang juga Wakil Ketua Brigade PW Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya ini menyayangkan pernyataan beberapa pihak yang terkesan mengkambinghitamkan Ketua RT dan RW dalam persoalan ini. Menurutnya, bagaimanapun juga, tanggung jawab akhir pendistribusian dan pendataan bukan di tangan mereka.

“Tidak bisa mereka tutup mata sebagai pimpinan dan hanya menyalahkan RT dan RW karena pendataan yang tidak valid. Karena mereka ini adalah pimpinan dari RT dan RW itu. Jadi mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kesimpangsiuran data dan kurang akuratnya data penerima bantuan,” kata Ade Selon melalui pesan WA, Sabtu (2/5/2020) 22.00 WIB.

Baca Juga :  Dikawal Polisi, Truk Logistik Tumpang Pitu Terobos Hadangan Warga

Karenanya, masalah sengkarutnya bantuan PD Pasar Jaya kepada warga Jakarta tersebut harus disikapi serius oleh Gubernur DKI. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), otoritas tertinggi PD Pasar Jaya tetap di tangan Anies Baswedan.

“Gubernur DKI Jakarta jangan tutup mata dan telingga, melihat tidak meratanya pendistribusian yang dialokasikan oleh PD Pasar Jaya pada warga Jakarta. Sebagai Kepala Daerah harus bertanggung jawab atas carut marutnya kinerja PD Pasar Jaya yang mengalokasikan sumbangan pasca PSBB,” ujar Ade Selon.

Ia pun meminta agar Gubernur DKI Jakarta segera melakukan evaluasi serius dan penataan ulang terhadap struktural PD Pasar Jaya yang saat ini dikelola oleh orang-orang yang tidak profesional di bidangnya. Ketua GPJ ini tidak ingin nama baik Anies Baswedan tercoreng karena ulah oknum-oknum yang ada di dalam BUMD tersebut.

“Anies Baswedan harus segera melakukan evaluasi dan penataan ulang pada Badan Usaha Milik Daerah tersebut. Bersihkan pejabat BUMD tersebut dari orang-orang yang tidak profesional. Jangan hanya karena mereka pernah satu organisasi dan satu geng, lantas gubernur Anies tutup mata atas kerja mereka yang tidak profesional. Karena itu akan mengakibatkan terjadi distrust publik terhadap Pak Anies selaku Gubernur,” tegasnya.

Baca Juga :  Buya Hamka, Nelson Mandela dan Anies Baswedan. Opini Tony Rosyid

Selain itu, Ade Selon juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan pendataan ulang. Ia pun meminta agar pendataan lanjutan dilakukan dengan “bersih” untuk menjamin bantuan tepat sasaran.

“Segera dilakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang berhak. Dan hilangkan budaya nepotisme dalam pengalokasiannya. Sehingga pendistribusian yang dilakukan tersebut tepat sasaran,” katanya.

Selaku warga Jakarta, ia menyatakan kesiapannya untuk memastikan bantuan yang akan diberikan tepat sasaran.

“GPJ dan GPI Jakarta Raya siap bersinergi dan membantu. Untuk monitoring maupun penyaluran bantuan sosial tersebut kepada warga yang tidak terdata oleh pemerintah maupun RT dan RW,” tutupnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga