oleh

Mafia Peradilan di Jakarta Timur (5): Ada Hakim dan Jaksa Jadi Jongos

Mafia Peradilan di Jakarta Timur (5): Ada Hakim dan Jaksa Jadi Jongos! Oleh: Sri-Bintang Pamungkas, Aktivis.

Waktu SBP ditangkap sebagai Tersangka Makar, ada Laporan Polisi berasal dari seseorang Pelapor. Si Pelapor bilang, bahwa SBP melakukan Orasi di Kalijodo. Ketika SBP menanyakan kepada Penyidik, apa hubungan Kalijodo dengan Makar, justru Penyidik Goblog ini menjawab mau menanyakannya kepada SBP. Itulah sebabnya SBP tidak mau menjawab BAP… Jawaban SBP mau dipakai meringkus SBP: “Cari saja Saksi-saksi sendiri!”

Dalam soal Laporan Polisi ini para Penyidik Polri memang ahlinya memanipulasi dan merekayasa. Mereka mempekerjakan Oknum-oknum, ada Cino Edan, ada Jawa Khianat, ada Arab Gombal dan macam-macam Wong Gemblung lainnya. Semua itu murid-muridnya Tito…

Tentang Cino Edan ada ceritanya… Salahsatunya pernah melaporkan SBP mau Makar dan lain-lain demi Jokowi. Soal Kalijodo mungkin dia juga yang melapor, karena dia suka pakai nama lain, antara lain, Hem Bing. Ketika ditanya apa Jokowi Cina juga, si Hem Bing gelagapan…

Juga ada cerita tentang Arab Gombal. Salah satunya suka pakai nama Hasan Solo. Jaman dulu waktu dikejar-kejar Debt Collector Hasan bersembunyi di rumah SBP seminggu-sepuluh harian. Tidak kedengaran beritanya selama beberapa tahun, ternyata fotonya sekarang viral bersama Mega dan Joko…

Sebutlah seorang perempuan bernama Husnul, yang tidak lain adalah anak SBP sendiri. Husnul juga dilaporkan oleh Arab Gombal melanggar Pidana. Seperti biasa Surat Dakwaannya Berat, Sedang dan Ringan, yang menunjukkan bahwa Penyidik dan Jaksa tidak yakin kesalahan Husnul. Karena SBP kenal Keluarga Gombal, si Bapaknya ditanya:
“Kok lu tega amat, sih?!” Jawabnya sungguh bikin kaget. Panjang-lebar, tapi intinya:
“Maaf, Beh… Kita semua kan, tahu… Itu semua adalah rekayasa Polisi untuk menutup mulut Pak SBP… Untuk tak bicara soal Rezim! Doa kami untuk Husnul…” Percakapan lewat WA ini masih tersimpan sebagai Bukti.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi APBD 2018 Kota Sorong Resmi Terregister di KPK

Anakbuah-anakbuah Tito ini memang gila. Husnul diperpanjang penahanannya menggunakan Pasal 29/KUHAP, pasal khusus, yang ancamannya lebih dari 8 tahun, sampai 2 kali 30 hari. Yang bikin Penetapannya Ketua PN Timur. Ketika Perkara naik ke Sidang, Majelis Hakim PN Timur juga memakai lagi Pasal 29/KUHAP itu untuk memperpanjang lagi Penahanan 2 kali 30 hari…

Ini para Hakim Sialan bener…! Dikasih berapa mereka sama Tito… Kenapa sialan?! Karena dari Berkas yang dikirim oleh JPU tidak ada Bukti dan Saksi yang dilampirkan yang menunjukkan Husnul bisa dijerat…

BAP yang ada di Berkas hanya dari si Arab Gombal yang mengaku penderita Schyzophrenic, alias Sakit Jiwa; lalu tiga Polisi yang bertugas menangkap, menahan, menggeledah dan menyita barang Husnul tanpa Surat-surat sepotong pun; dan Ketua RT yang diminta mendampingi Polisi.

Tidak ada satu nyawa pun yang menyaksikan perbuatan jahat Husnul, selain pengakuan si Gombal. Dia bisa dituduh Saksi Palsu. Para Polisi itu juga bilang hanya mendengar dari si Arab Gombal… selebihnya hanya “Ah… Uh… Ah… Uh saja…” Si Ketua RT, bahkan mendengar semuanya dari penjelasan polisi… Artinya, tidak ada yang menyaksikan kejahatan yang didakwakan kepada Husnul… Berkasnya kosong!

Begitu takutnya si Ketua RT sampai-sampai tiga kali dipanggil, tidak berani menginjakkan kaki di ruang Sidang. Ada 6 minggu sendiri habis untuk menunggu kehadiran Ketua RT, karena Pengakuannya di BAP tidak di bawah sumpah.

Katakanlah ada Pengakuan Husnul yang mengiyakan tuduhan Penyidik… Tapi itu dilakukan dalam keadaan kalut, karena sakit, takut dan terpaksa… Bukankah Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikannya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan?! Apalagi Pengakuan itu sudah dicabutnya dua bulan kemudian, ketika diperijsa untuk ke dua kali… Dan Husnul merasa sehat dan pikirannya kembali jernih.

Baca Juga :  Republik Indonesia Bab Dua/Pasca Jokowi (14) Kriminalisasi (2)

Seharusnya, ketika mendapatkan Berkas dan Surat Dakwaan macam begitu, Ketua PN Timur bisa menolak! Karena sudah jelas, tidak ada Bukti dan Saksi lain, kecuali para Bergajul itu. Tapi, MH justru memperpanjang penahanan Husnul dan memperpanjang lagi, kali ini dengan Penetapan Hakim Tinggi…

JPU dan MH baru berhenti mempermainkan Husnul setelah para Penasihat Hukum menggebrak meja! Sistim Online tidak absah, selain isinya salah, juga melanggar KUHAP dan karena Advokat tidak diikutsertakan dalam kesepakatan. Jaksa dan MH jadi ciut nyalinya. Mereka sendiri sadar, bahwa Sidang-sidang Husnul hanya Sandiwara orderan…

Para Saksi dan Ahli yang sudah disiapkan PH tiba-tiba tidak perlu diperiksa… JPU menawarkan Tuntutan bebas, terutama karena Husnul sudah ditahan selama sebelas bulan. Majelis Hakim pun kiranya setuju… Bahkan kemungkinan memutus kurang dari setahun… Hanya dalam Perkara Ahok, Majelis Hakim menghukum Ahok lebih berat dari Tuntutan JPU.

Meskipun begitu, SBP menduga Tito sudah menang… Karena itu Sidang dihentikan. Dengan rekayasanya itu, Tito berhasil membikin Husnul dan SBP kelabakan selama berbulan-bulan.

Hukum adalah untuk menghukum…. Bukan untuk menegakkan Keadilan dan Kebenaran. Para Penyidik, Jaksa-jaksa dan para Hakim hanyalah jongos-jongos saja. Mereka akan mendapat Tanda Jasa dan Kenaikan Pangkat. Kira-kiranya semua PN melakukan Praktek Hukum yang sama… Lihatlah para korban September Crackdown.

Jokowi memang harus dijatuhkan! Supaya Tito tidak bersimaharajalela Supaya Hukum kembali tegak!! Selamat untuk salahsatu Penyidik yang sudah menjadi Kapolres… Jongos-jongos yang lain menyusul! Nama-nama mereka akan selalu diingat!

Loading...

Baca Juga