oleh

Tarik Ulur PSBB, Rakyat Jadi Korbannya. Opini Dian Sefianingrum

Tarik Ulur PSBB, Rakyat Jadi Korbannya. Oleh: Dian Sefianingrum, Pemerhati Sosial.

PSBB sudah diperpanjang tapi kurva penambahan pasien positif Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melandai, bahkan semakin hari semakin banyak saja kasus positif yang terjadi. Alih-alih membendung penyebaran virus corona pemerintah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB.

Dilansir dari cnnindonesia.com (04/05/2020) Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan ada keluhan sulit keluar, berbelanja, serta sulit mencari nafkah. Selain itu relaksasi PSBB dipicu oleh kenyataan masyarakat yang terlalu dikekang yang dapat menimbulkan stres. Stres akan membuat imun seseorang menurun sehingga dapat tertular virus corona baru penyebab covid-19. Pernyataan ini juga didukung oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Kontan hal ini memicu kritik dari sejumlah kalangan termasuk dari pejabat daerah sendiri. Didie A. Rachim, Wakil Wali Kota Bogor menjelaskan, pasar dan tokoh yang bergerak di bidang kebutuhan dasar atau bahan pokok masih beroperasi selama penerapan PSBB. Tempat makan pun masih buka, namun dengan sistem delivery. Sudah banyak pelonggaran yang diberikan selama PSBB.

Menurut Irawan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas,” kata Irwan kepada wartawan, Minggu (3/5/2020) seperti dikutip detik.com. Irawan juga menilai penanganan Covid-19 oleh pemerintah amburadul sejak awal, aturan PSBB dan turunannya tidak jelas dan multi tafsir.

Baca Juga :  Kasus Enzo, Untung Saja Mahfud MD Gagal Jadi Cawapres

Mengelola Negara Bukan Main layangan

Sejak awal kasus Covid-19 pemerintah Indonesia memang tidak bijak menyikapinya, bukannya mempersiapkan negara dan rakyat malah melontarkan narasi-narasi yang menyesatkan. Emosional ketika ada simulasi perhitungan yang menyebut bahwa di Indonesia seharusnya juga terdapat sejumlah kasus pasien positif Covid-19. Tidak hanya enggan menutup pintu masuk ke Indonesia tapi justru mau membuka pintu masuk selebar-lebarnya guna meningkatkan pendapatan di bidang pariwisata.

Ketika wabah Covid-19 ini akhirnya merebak di Indonesia, pemerintah masih berusaha menutupi dengan alasan untuk menghindari kepanikan. Sekarang, kasus positif Covid-19 terus saja bertambah hingga lebih 300 kasus setiap harinya, padahal PSBB sudah berlangsung hampir sebulan. Seharusnya ini yang menjadi bahan evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah, keakuratan dan ketepatannya dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Namun sayang seribu sayang pemerintah buat kebijakan seperti orang tarik ulur main layangan. Mengeluarkan kebijakan PSBB kemudian mau ditarik lagi, sekalipun dengan bahasa direlaksasi karena alasan kesulitan ekonomi. Seolah pemerintah tidak memprediksi tingkat kesulitan ekonomi yang akan terjadi.

PSBB diberlakukan tapi jumlah pasien positif Covid-19 semakin bertambah, bukannya diperketat dan ditambah langkah-langkah antisipatif lainnya justru mau dilonggarkan. Kalau seperti ini bagaimana kurva penambahan pasien positif Covid-19 mau melandai, malah yang ada akan terus memuncak. Belum lagi keterbatasan kapasitas pelayanan medis. Jumlah penderita semakin bertambah, tak tertampung di rumah sakit. Bila diteruskan bukan tak mungkin kita mengalami keadaan seperti di Ekuador, yang ada mayat pun tak tertampung lagi di pemakaman, menunggu berhari-hari untuk bisa dimakamkan atau dikremasi. Sungguh ngeri membayangkan kalau itu harus terjadi di Indonesia.

Baca Juga :  Pemerkosaan Hak Asasi Habib Bahar bin Smith. Opini Abdul Chair R

Jadi bertanya-tanya di dalam hati, adakah maksud lain di balik rencana relaksasi PSBB ini ataukah memang seperti yang dikatakan Mahfud MD, yakni karena kesulitan ekonomi. Hanya saja entah kesulitan ekonomi siapa yang dia maksudkan. Boleh jadi yang dimaksud bukan semata rakyat kecil, tetapi lebih kepada para pemilik usaha atau industri yang dipaksa berhenti selama PSBB. Andaikan benar adanya, alangkah semakin mirisnya hati ini, karena bukan keselamatan rakyat secara umum yang ada dalam perhatian mereka tapi hanya kepentingan bisnis semata.

Wajar rasanya bila rakyat merasa pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha memerangi Covid-19, sehingga kebijakan-kebijakannya seringkali tidak konsisten dan cenderung mengabaikan keselamatan rakyat.
Wallahua’lam bi showab

Loading...

Baca Juga