oleh

Amankah Sekolah Dibuka Ditengah Wabah. Opini Heni Andriani

Amankah Sekolah Dibuka Ditengah Wabah. Oleh: Heni Andriani, Pemerhati Umat dan Member AMK.

Covid-19 yang sudah menjadi pandemi di penjuru dunia telah banyak menelan korban jiwa serta dampak bencana kelaparan yang semakin hari semakin meningkat.  Sektor ekonomi, kesehatan dan tak luput jadi sorotan adalah sektor pendidikan.

Selama wabah ini terjadi seluruh kegiatan belajar mengajar hanya bisa dilakukan di rumah saja via internet.
Berbagai kemelut ketika hal belajar mengajar dilakukan di rumah. Hal ini terjadi karena merasa tidak maksimal dalam memerankan sebagai orang tua sekaligus guru selama dirumahkan. Benar-benar menguras tenaga dan pikiran yang luar biasa ketika di masa pandemi sekarang ini. Kerinduan akan sekolah pun dirasakan oleh orang tua dan anak-anak yang sekolah.

Namun ada sesuatu hal yang menjadi sebuah kekhawatiran manakala ada rencana sekolah akan dibuka lagi. Sementara kondisi wabah belum berakhir bahkan korban pun belum terlihat surut.

Hal ini yang diungkapkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia merasa ada kekhawatiran siswa dan guru menjadi korban wabah Covid 19 atau virus jika rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka sekolah pertengahan Juli
diputuskan.

Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan. Ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan corona.

“Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi [datanya] harus betul-betul [tepat], mana [daerah] yang hijau, kuning, merah,” tuturnya kepada CNNIndonesia.commelalui sambungan telepon, Sabtu (9/5).

Menanggapi berbagai keluhan dan khawatir yang disampaikan oleh masyarakat manakala sekolah dibuka saat pandemi sekarang ini. Seharusnya pemangku kekuasaan bersikap hati-hati karena ketika kebijakan ini diambil tanpa pertimbangan yang matang maka akan berdampak buruk terhadap penyebaran virus ini lebih meluas. Selain itu pula harus ada kesinkronan antara pemerintah pusat dan daerah terutama tentang data orang yang sudah terkena virus tersebut barulah kebijakan tersebut dipertimbangkan.

Baca Juga :  Biaya Daftar Ulang SMAN 1 Raja Ampat Capai 3 Juta Rupiah

Jika melihat sikap pesimis pejabat negeri ini telah menunjukkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk pemulihan perekonomian yang makin terpuruk. Anehnya ketika ide sekolah dibuka kembali aspek keamanan seolah diabaikan dan tentu akan berakibat fatal bagi siswa dan murid ketika tidak ada kepastian apakah wilayah tersebut sudah benar-benar bersih dari virus Covid 19 dan bagi mereka yang terinfeksi sudah diisolasi. Jadi seharusnya wilayah tersebut harus sudah aman.

Pada faktanya untuk memastikan yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR saja belum dilakukan. Apalagi pemerintah Indonesia hanya menyediakan di rumah sakit terutama bagi mereka yang terkontak dengan pasien yang positif Covid 19 ataupun bagi mereka yang mengunjungi wilayah yang terkena wabah. Sementara alat tersebut pun tidak merata di seluruh rumah sakit terutama yang berada di daerah pelosok. Adapun jika ditanya selalu ada alasan kekurangan alat untuk melakukan hal tersebut dan dana tidak mencukupi.

Hal yang patut dilakukan adalah deteksi dini melalui tes skala besar yang merupakan strategi kunci untuk menekan laju pandemi tersebut . Namun, dengan proporsi tes sebesar 184 tes per satu juta populasi, Indonesia termasuk salah satu negara dengan proporsi tes terendah di dunia,  jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (16,203), Australia (17,412), Korea Selatan (11,138) atau Italia (23,985). (thecompersation.com 22/5/20)

Melakukan tes secara mandiri tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Kondisi pandemi seperti ini telah memukul perekonomian bagi rakyat itu sendiri. Jangankan untuk melakukan tes kesehatan untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup sehari-hari saja saat ini sudah banyak yang kelimpungan karena negara tidak menanggung kebutuhan pokok mereka.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan saat ini muncul dari rezim ruwaibidhah yaitu, orang – orang bodoh yang mengurusi umat. Hal seperti yang disabdakan Rasulullah saw yaitu:

Baca Juga :  Kasus Konfirmasi Covid-19 di Banyuwangi Bertambah

“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bodoh dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?”. Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum”. (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihan, V/465)

Hadis di atas sangat tepat dengan kondisi saat ini. Sistem demokrasi kapitalis telah banyak melahirkan para pemimpin yang abai terhadap rakyatnya. Mereka tidak mampu mengurusi umat akibat kebodohan dan tidak tampil sebagai sosok seorang negarawan sejati.

Adapun di dalam sistem Islam pemimpin layaknya seorang ibu yang senantiasa menyayangi, merawat dan menjaga agar rakyatnya dalam kondisi aman dan nyaman. Berusaha melayani dengan sepenuh hati dengan sandaran iman kepada Allah Swt sehingga melahirkan kebijakan yang mampu memberikan kemaslahatan bagi umat.

Hubungan negara dan rakyat terjalin secara indah saling mengingatkan ketika melakukan kesalahan dan tidak sungkan dikritik ketika ada kebijakan yang tidak tepat.

Saling bersinergi antara pemimpin dengan rakyat. Tak ada saling lempar tanggung jawab antar pemangku kebijakan selaku mengedepankan kepentingan umat dengan ruh bahwa Allah Swt mengawasi setiap perbuatan. Hal bisa kita baca dari sejarah para khalifah saat Islam berjaya. Negara selalu tampil di garda terdepan ketika rakyat membutuhkan. Tak akan tega menyerahkan segala sesuatu kepada pihak lain demi pertimbangan ekonomi apalagi hingga mengorbankan nyawa rakyatnya.

Saat ini yang diharapkan adalah mengganti sistem buatan manusia yaitu demokrasi – Kapitalisme ke sistem Islam yang telah membuktikan kepada dunia bahwa berbagai permasalahan manusia di selesaikan secara tuntas dan puas.
Tak ada lagi kebijakan yang membingungkan, memberikan rasa cemas apalagi menyengsarakan rakyat. Sistem itu bernama Khilafah Islamiyah yang sudah dikabarkan dalam AlQur’an dan As Sunah.

Wallahu a’lam bishshawab.

Loading...