oleh

Akankah Indonesia Sejahtera Dengan Ledakan Utang?

Akankah Indonesia Sejahtera dengan Ledakan Utang?

Ditulis oleh: Miladiah Al-Qibthiyah, Pegiat Literasi dan Media.

Utang Indonesia bertambah lagi. Bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun.Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral.

Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utangbilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 (kompas.tv).

Bukan lagi rahasia umum, rezim dalam cengkeraman kapitalis asing selalu menjadikan utang sebagai solusi membangun negara. Padahal, peningkatan utang ini berdampak berat pada generasi masa depan sekaligus menjadi ancaman kedaulatan bagi sebuah negara. Jika utang semakin tinggi, jumlah kas negara akan tersedot untuk membayar cicilan utang dan bunga yang besar.

Dengan makin besarnya utang luar negeri, maka pembayaran utang baik pokok dan bunganya juga akan makin tinggi. Selain itu, utang luar negeri juga berbahaya bagi kondisi keuangan negara, sebab pembayarannya tidak menggunakan mata uang domestik melainkan menggunakan mata uang US dollar. Lebih jauh lagi, dollar dibeli dengan harga yang sangat tinggi terhadap mata uang lokal. Akibatnya, nilai mata uang kian merosot.

Negeri yang di dalamnya terdapat kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah ruah justru terjajah secara ekonomi. Bak sapi perah, harta dan kekayaan alam diambil dan disedot oleh negara-negara pemberi utang. Konsekuensi dalam sistem ini menjadikan negara penghutang hanya berfungsi sebagai regulator bagi para kapitalis.

Berbeda dalam sistem ekonomi Islam, sumber pendapatan negara tidak akan melalui pinjaman luar negeri, sebab banyaknya utang akan mengancam kedaulatan negara dan haram diambil karena ada riba dalam mekanisme peminjamannya. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber pendapatan utama negara berasal dari kekayaan negara dan kekayaan umum. Kekayaan negara meliputi fa’i, kharaj, jizsyah. Sedangkan pendapatan kekayaan umum dari pengelolaan SDA. Seperti hutan, tambang, hasil laut, dan lain sebagainya.

Adapun pajak, negara boleh menarik pajak, namun pajak disini bukan sebagai sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itupun dalam keadaan yang sangat khusus dan pajak ditarik dari orang kaya saja. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali.

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menggariskan bahwa pajak hanya dapat ditarik oleh negara ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat, misalnya menyantuni fakir miskin. Jika kewajiban finansial ini hanya menjadi kewajiban negara saja, misalnya membangun jalan atau rumah sakit tambahan yang tak mendesak, pajak tak boleh ditarik.

Alhasil, dengan penerapan sistem ekonomi Islam, maka sebuah negara akan terbebas dari hutang, menjadi negara yang mandiri, kuat dan berdaulat tanpa ada tekanan dan intervensi, pun investasi. Wallaahu a’lam bi ash-shawab

Loading...

Baca Juga