SUARAMERDEKA.ID – Anggaran Penanganan Covid-19 Banyuwangi dengan total 78 miliar, kini tinggal 14 miliar. Dari 64 miliar yang sudah dipakai, DPRD Banyuwangi masih belum terima laporan detail penggunaannya.
Denikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto SH usai menggelar rapat dengan Pemkab Banyuwangi, Senin (13/4/2020). Meski DPRD Banyuwangi sudah menerima penjelasan penggunaannya, namun pihaknya belum mendapat rinciannya.
“Dari rapat yang telah digelar barusan, diketahui jika anggaran percepatan penanganan covid-19 Kabupaten Banyuwangi tersisa sekitar 14 miliar rupiah. Pihak DPRD Banyuwangi telah mendapat paparan mengenai anggaran yang sudah digunakan, tetapi belum mendapat rincian secara tertulis kegunaan anggaran dalam penanganan covid-19,” ungkap politikus Partai Demokrat.
Ia mengakui, masing-masing SKPD yang menggunakan anggaran sudah menjelaskan penggunaannya. Seperti berapa yang sudah digunakan, dan berapa anggaran yang tersisa.
“Yang jelas dari 78 miliar rupiah, sekitar 64 miliar sudah dibelanjakan untuk penanganan covid-19,” imbuhnya.
Lanjut Michael, untuk rincian, akan ditindak lanjuti oleh masing-masing komisi yang membidangi. Ia menjelaskan, rapat yang digelar mulai pagi hingga sore tersebut membahas persoalan yang perlu dibiayai oleh anggaran percepatan penanganan covid-19. Diantaranya terkait jaringan pengaman sosial untuk masyarakat.
“Kita ( DPRD-red), siap menganggarakan kembali jika memang anggaran yang disediakan masih kurang. Bersyukur kita bisa bersatu untuk bersama-sama membantu rakyat dalam pemberantasan dan melawan virus pandemi covid-19,” terang Michael.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mujiono, di sela acara istirahat menerangkan percepatan anggaran covid-19 yang sudah digunakan.
“Dalam rapat, secara umum sudah dijelaskan mengenai anggaran yang sudah digunakan, sekitar 80 prosen itu tadi. Secara umum yang saya sampaikan, dari 78 miliar itu kami laksanakan sampai hari ini, sisa 14 miliar rupiah. Kurang lebih sekitar 80 persen sudah digunakan. Sudah selesai kita sampaikan satu per satu rinciannya untuk beli apa saja,” kata Mujiono.
Tambahnya, sebelumnya DPRD telah mengajukan sidak ke beberapa tempat penanganan dan pencegahan covid-19. Hasil sidak tersebut, pihak DPRD merasa Pemda Banyuwangi kurang maksimal dalam penanganan dan pencegahan covid-19 di Banyuwangi.
“Kita bukan terlambat atau lamban terkait anggaran penanganan covid 19 ini, tapi kita terbentur dengan aturan. Ditanya terkait Kabupaten atau Kota lain bisa menggelontor ratusan miliar rupiah dan langsung action lapangan melawan covid-19 sesuai peruntukannya. Kenapa Banyuwangi lamban? Bukan lamban, tapi terbentur aturan dalam kita menggunakan anggaran,” jelas Mujiono. (BUT)
