oleh

Angka Stunting Meningkat Bukti Negara Gagal Menyejahterakan Rakyat

Angka Stunting Meningkat Bukti Negara Gagal Menyejahterakan Rakyat.

Ditulis oleh: Yuni Damayanti, Pemerhati Sosial Asal Konawe.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (berdasarkan WHO-MGRS).

Indonesia menempati urutan ke-4 dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting. Pemerintah diingatkan melakukan evaluasi pembangunan keluarga agar persoalan ini teratasi. “Butuh kerja keras dan serius untuk menurunkannya. Pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga karena hulu persoalan ada di sana. Bagaimana kita bisa mencetak SDM unggul jika stunting masih menghantui calon generasi bangsa,” kata Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan pers, Minggu (20/12).

Dia merinci riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya di bawah 20 persen. Sebab itu dia meminta agar pemerintah memberikan otoritas yang lebih besar pada BKKBN untuk menjadi leading sector pengentasan stunting, (Merdeka.com 21/12/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhajir Effendi mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan hanya satu badan khusus yang menangani persoalan stunting di tanah air. Harapannya agar hasilnya lebih maksimal. “Permasalahan stunting ditangani oleh 21 lembaga pemerintah. Presiden ingin agar hanya satu badan yang menangani permasalahan tersebut agar pertanggungjawaban lebih jelas dan penanganannya lebih maksimal,” katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (31/10). “Kita menargetkan penurunan stunting dari 27,7 persen menjadi 14 persen,” sambung Muhajir, (Merdeka.com 31/10/2020).

Mari menengok penyebab utama stunting yaitu:  kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir). Beberapa faktor yang mengakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain: Faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal (setelah melahirkan). Kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya, tubuh pendek pada anak adalah gejala dari stunting.

Selain faktor penyebab stunting diatas ada faktor utama yang sangat berperan dalam peningkatan angka stunting yaitu faktor ekonomi, sebab  lemahnya ekonomi keluarga mempengaruhi asupan gizi yang dibutuhkan anggota keluarganya. Fakta di lapangan menunjukkan banyak keluarga miskin tidak lagi peduli dengan kebutuhan gizi, bagi mereka asal makan kenyang sudah cukup.

Disini dibutuhkan peran  negara untuk menyelesaikan persoalan stunting dari akar masalahnya, meningkatnya angka stunting  membuktikan bahwa negara belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyediaan lapangan pekerjaan dan menjamin kebutuhan dasar keluarga seharusnya dilakukan oleh pemerintah.  Demokrasi hanya memberikan mimpi kosong dalam mengatasi stunting, baik dalam rencana pembentukan lembaga khusus atau desakan UU pembangunan keluarga.

Bagaimana mungkin negara mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas jika untuk memenuhi kebutuhan pokok saja masyarakat kesulitan. Ini cukup membuktikan bahwa negara ini lemah, untuk mewujudkan cita citanya melahirkan generasi kuat masih jauh dan membutuhkan banyak perjuangan.  Berbeda halnya dalam Islam negara memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupan rakyatnya.

Amanah kepemimpinan sejatinya dalam Islam bukanlah kekuasaan melainkan sebagai pelayan yaitu seseorang yang berkhidmah kepada masyarakat yang di pimpinnya. Artinya sifat yang harusnya dimiliki oleh penguasa ataupun siapa saja yang mengurusi persoalan ummat adalah jiwa melayani bukan dilayani. Sehingga istilah yang dipakai untuk seorang pemimpin ummat adalah khadimul ummah (pelayan ummah) atau amiirul mukminin (seseorang yang mengurus urusan kaum mukminin).

Dengan demikian pemimpin akan berusaha melayani rakyatnya dengan baik. Keimananlah yang mendorong pemimpin untuk melakukan hal ini. Sebab mereka paham kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kemudian mendorong laki laki atau wali untuk bekerja memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, selain itu negara juga memenuhi  kebutuhan dasar  rakyat dan mengontrol distribusi serta  pemerataan logistik, hal ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi rakyat terpenuhi. Agar cita cita untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas mudah terwujud, Wallahu a’lam bisshowab.

Loading...

Baca Juga