oleh

Dibalik Sengkarut Kebijakan Lobster, Siapa yang Diuntungkan?

Dibalik Sengkarut Kebijakan Lobster, Siapa yang Diuntungkan?

Ditulis oleh: Yuni Damayanti, Pegiat Literasi Konawe.

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Panjaitan bahwa aturan ekspor benih lobster tidak menyalahi aturan. “Luhut nyatakan Permen soal Lobster Era Edi Prabowo tak salah” cuit Susi pada Jumat (27/11) malam lewat akun, @susipujiastuti, mengutip pemberitaan media massa.
Susi kemudian dicuitan terpisah meninggalkan emosi sedih, marah, hingga heran menanggapi ucapan Luhut tersebut. Pun irit kata, namun Susi akhir-akhir ini tampak aktif di akun sosial medianya membagikan perkembangan terkini atas kasus suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo dan sebagian jajaran KKP.

Selama menjabat, Susi secara tegas melarang praktik tersebut. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri. Sementara di era Edhy aturan larangan ekspor benur dicabut melalui Peraturan menteri KKP Nomor 12/permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) di wilayah republik Indonesia, (cnnindonesia, 28/11/2020).
Kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengundang komentar dari Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan, ia mengatakan kasus dalam perizinan ekspor benih lobster menunjukan selama ini KKP hanya fokus kepada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas lainya sektor kelautan dan perikanan nasional.

Kemudian Moh Abdi Suhufan mengingatkan, pada masa pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri untuk bekerja lebih keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat. KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada nelayan, pembudidayaan dan pelaku usaha pada masa krisis seperti saat ini.

“Sayangnya, hal tersebut gagal dijalankan karena secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan September 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp 5,082 triliun” kata Abdi. Kondisi ini lanjutnya, sangat ironis karena masyarakat karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhkan intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha, ( akurat.co, 27/11/2020).

Salah satu bentuk pro-investor ataupun eksportir yang diatur di dalam Permen KP No.12 Tahun 2020 adalah menghapus ketentuan yang ada dalam Permen KP No. 56 Tahun 2016 yang berbunyi “setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya”, dan mengubah ketentuan menjadi “eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri” serta menambah ketentuan tentang benih lobster dengan istilah “benih bening lobster”.

Selain tentang benih, KKP juga mengubah aturan tentang penangkapan lobster yang bertelur. Di dalam Permen KP No.56 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa penangkapan dan/atau ekspor lobster, kepiting dan rajungan boleh dilakukan dalam “kondisi tidak bertelur”. Sedangkan di dalam Permen No.12 Tahun 2020 mengubah dan menambah diksi “yang terlihat pada Abdomen luar” sehingga bunyi keseluruhannya menjadi “dalam kondisi tidak bertelur yang terlihat pada Abdomen luar”.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menyatakan bahwa Permen KP No. 12 Tahun 2020 merupakan kemenangan bagi investor, eksportir, dan importir, tetapi pada saat yang sama merupakan ancaman bagi tiga hal, yaitu: penghidupan nelayan, keberlangsungan sumber daya perikanan, serta perekonomian nasional. .

Menurut Susan, Permen KP No.12 Tahun 2020 mengancam penghidupan nelayan karena dengan diizinkannya ekspor benih lobster, pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi adalah investor, eksportir, dan importir. Sedangkan nelayan, tetap akan menjadi pihak yang paling sedikit menerima keuntungan ekonomi, meskipun mereka merupakan produsen utama.

“Kami mencatat, harga benih lobster di Vietnam mencapai Rp 139 ribu per ekor. Sementara itu, benih lobster tangkapan nelayan hanya dihargai Rp 3-5 ribu di dalam negeri. Ini adalah potret ketidakadilan yang akan terus mengancam kehidupan nelayan lobster,” ungkap Susan. Pada saat yang sama, dibukanya izin ekspor benih lobster akan mendorong eksploitasi sumber daya perikanan di pusat-pusat penangkapan dan budidaya lobster di Indonesia. Dalam jangka panjang, eksploitasi ini akan menghancurkan pusat-pusat perikanan rakyat yang selama ini lestari dan berkelanjutan.

“Jika Pemerintah memiliki komitmen untuk menegakan keberlanjutan sumber daya perikanan, maka lobster harus dibesarkan dan dibudidayakan di dalam negeri sampai dengan tiba masanya untuk dikonsumsi atau dijual ke berbagai negara,” tambah Susan. Yang terkahir, kata Susan, pembukaan ekspor benih lobster, akan sangat-sangat merugikan perekonomian nasional. Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, Sepanjang 2015-2018, KKP telah menyelamatkan pengiriman benih lobster sebanyak 6.669.134 ekor ke luar negeri. Dampaknya, uang senilai Rp 464,87 miliar telah berhasil diselamatkan, (trubus news, 9/5/2020).

Tidak heran jika rakyat kembali terdzolimi dengan kebijakan ekspor lobster, sebab hal seperti ini sudah menjadi langganan dalam sistem demokrasi. Bahkan wacana mensejahtrakan rakyat hanya sebatas jargon semata. Yah, pemisahan agama dari kehidupan membuat individu bebas menetapkan hukum sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Adanya peluang korupsi yang membuat Menteri Kelautan dan Perikanan hanya fokus pada ekspor lobster saja, padahal banyak potensi laut yang bisa dikelola untuk menambah pendapatan negara dan mensejahterakan nelayan.

Disamping itu, lemahnya keimanan mendukung aksi korupsi sebab halal dan haram bukanlah standar perbuatannya. Lemahnya pengawasan negara juga turut membuka peluang besar untuk melakukan korupsi di segala sektor. Maka tak heran memberantas korupsi menjadi hal yang sangat sulit dilakukan KPK saat ini.

Menilik bagaiman cara Islam memberantas korupsi. Korupsi dalam paradigma syariah Islam disebut dengan perbuatan khianat, yang mencerminkan perilaku munafik dalam persfektif Islam. Orang yang melakukan korupsi disebut khaa’in, termasuk didalamnya adalah penggelapan dan penyelewengan uang yang diamanatkan kepada seseorang. Tindakan Khaa’in tidak termasuk definisi mencuri (sariqah) yakni mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sedangkan khianat bukan tindakan seseorang mengambil harta milik orang lain tapi tindakan pengkhianatanyang dilakukan seseorang yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada seseorang itu.

Islam memiiki dua cara untuk mengatasi korupsi yaitu melalui cara preventif dan kuratif. Langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah korupsi adalah: Pertama rekrutmen aparat negara wajib memenuhi kriteria berkepribadian islam bukan berasaskan egoisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw “ barangsiapa memperkerjakan seseorang karena fsktor suku atau hubungan kerabat berarti dia telah berkhianat kepada Allah,Rosulnya dan kaum mukminin”.

Kedua negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat negara dan pegawainya. Sebagaimana Khalifah Umar bin khotob selalu memberikan nasihat kepada bawahanya “ kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok, kalau kamu menundanya pekerjaan akan menumpuk.

Ketiga negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya, sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, “ cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak khianat”. Keempat islam melarang menerima suap atau hadiah dalam istilah korupsi dikatakan gratifikasi bagi para aparat negara sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW “ barangsiapa yang sudah menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang diambil diluar itu adalah harta yang curang (HR. Abu Daud).

Kelima adanya teladan dari pemimpin. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat termasuk pimpinanya. Maka Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang bagus dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladaninya. Sebaliknya kalau memberikan teladan yang buruk, dia juga memperoleh dosa dari yang mengikutinya. Keenam pengawasan oleh negara dan masyarakat. Umar bin Khotob langsung dikritik oleh masyarakt ketika akan menetapkan batas maksimal mahar 400 dirham. Pengkritik itu berkata “ Engkau tak berhak menetapkan itu, hai Umar”

Sedangkan langkah kuratif untuk mengatasi korupsi adalah dengan menetapkan sanksi (uqubat) untuk pelaku khaa’in (pelaku khianat) bukanlah potong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam QS Al Maidah : 38 melainkan sanksi ta’zir yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sanksi bisa mulai dari yang paling ringan seperti sekedar nasihat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda, pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa, hukuman cambuk, hingga sanksi paling tegas yaitu hukuman mati. Tekhnisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringan hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringan kejahatan yang dilakukan. (Abdurahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm 78-79). Demikianlah cara islam memberantas korupsi hingga ke akar akarnya melalui penerapan hukum islam dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian aparatur negara bekerja semata mata untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau pihak swasta, Wallahu a’lam bisshowab.

Loading...

Baca Juga