oleh

GMHAK Desak KPK Periksa Proyek Renovasi Gedung Lanjutan BNSP

SUARAMERDEKA.ID – Gerakan Mahasiswa Hukum Anti Korupsi (GMHAK) mengelar aksi unjuk rasa dugaan tindak pidana korupsi proyek renovasi gedung lanjutan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Disinyalir, ada oknum yang sengaja bermain pada proses lelang proyek renovasi tersebut untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Koordinator lapangan aksi, Mako Waemese mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan terkait proses lelang proyek renovasi gedung lanjutan BNSP. Ia menduga ada permainan yang sengaja dilakukan oknum Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenker) di saat lelang.

Mako Waemese menuturkan, dugaan ini bisa dilihat berdasarkan berita acara hasil pemilihan no. 1/1331/um.01.04/v11/2020. Menurut informasi yang GMHAK miliki, ia menyebut ada 95 perusahan yang ikut serta dalam lelang tersebut. Namun pihak Kemenaker hanya mencatat 4 perusahan saja yang mengajukan penawaran. Yakni: Hassco Laju Perkasa, PT. Menci Citra Pertama, PT. Dwipa Bhirawa Perseda dan PT. Rancang Bangun Mandiri.

“Proyek dengan senilai sebesar 16,3 miliar. Adapun peserta lelang sebanyak 95 perusahaan. Dugaan tindak pidana korupsi terjadi dalam proses pelaksanaan lelang. Diduga kuat dan kongkalikong antara oknum Kemenaker dengan swasta guna meloloskan perusahan tertentu,” kata Mako di depan gedung KPK, Rabu (11/11/2020).

Adapun orator Putra Leslesi menuturkan, perusahan yang lolos dalam pengajuan dokumen penawaran diduga bermain dengan oknum Kemenaker. Modusnya, sengaja menutup akses LPSE Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga peserta lelang tidak bisa mengakses mengajukan dokumen penawaran.

“Saya menduga oknum Kemenaker sengaja mengarahkan perusahaan tertentu agar lolos proses lelang tahapan evaluasi penawaran dan mengabaikan perusahan lain. Meskipun mengajukan tawaran yang rasional dan efisien. Contohnya PT Djasipa Mitra Perkasa. Meskipun mengajukan dokumen penawaran lebih rendah dibandingkan 4 perusahan yang lolos penawaran harga,” ungkapnya.

Senada, orator Usman Mahu menjelaskan, PT. Dwipa Bhirrawa Persada yang dinyatakan lolos mulai dari tahapan evaluasi administrasi penawaran, evaluasi yakni, evaluasi harga sampai evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, nilai kontrak yang diajukan sebesar Rp. 15.859.386.622.

“Sebenarnya angka ini terlalu mahal dibanding yang dinyatakan tidak lolos dari tahapan dokumen penawaran. Selisih sebesar 3,1 M,” tegasnya.

Berdasarkan temuan diatas, lanjutnya, GMHAK menduga proses lelang proyek renovasi gedung lanjutan BNSP yang dijalankan Kemenaker hanyalah formalitas. Karena sejak awal suda diduga kuat ditentukan pemenangnya.

Ia pun mendesak KPK untuk membuka melakukan penyelidikan proyek renovasi gedung lanjutan BNSP dengan angaran sebesar 16,3 miliar.

“KPK segera pangil dan periksa pihak-pihak terkait pakja ulp. Serta pejabat pembuat komitmen, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Meminta bapak Presiden Jokowi untuk segera copot Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dari jabatannya. Jika aksi kami ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan melakukan aksi berjilid-jilid,” tegas Usman Mahu. (ARB)

Loading...

Baca Juga