oleh

Huru Hara PSBB. Opini Ulfa Novitamala

Huru Hara PSBB. Oleh: Ulfa Novitamala, Aktivis Muslimah Ideologis.

Untuk menangani Covid-19 pemerintah pusat mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB saat ini diterapkan oleh sejumlah daerah yang menjadi episentrum wabah Covid-19. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PSBB sejak 10 April 2020 lalu. Kini, perpanjangan PSBB itu akan dimulai pada 24 April sampai 22 Mei 2020. (Liputan6.com, 24/4/20200)

Tentunya pro dan kontra terkait pemberlakuan PSBB disuarakan oleh banyak kalangan, hal ini lebih dikarenakan kefektifan dan pengoperasian PSBB yang masih ambiguitas. Padahal, sudah sejak lama dikeluarkan himbauan agar kegiatan belajar dan bekerja dialihkan ke rumah. Namun masih banyak pelanggaran terkait kebijakan ini di masyarakat. Sehingga menggambarkan penerapan PSBB di Jakarta belum efektif.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), dr. Pandu Riono menyoroti kelemahan penerapan kebijakan PSBB saat ini. Menurutnya, PSBB akan lebih efektif apabila dilakukan pemerintah secara nasional atau menyeluruh. Sebenarnya, menurut Pandu, penerapan PSBB tersebut tidak perlu menunggu izin Menteri Kesehatan (Menkes). Ia menganggap, itu akan memperlambat proses penanganan di masing-masing daerah (Repubika.co.id, 16/4/2020).

Di sisi lain terjadi silang pendapat dan kebijakan di lingkungan pemerintah terjadi dalam penanganan pandemi Covid-19. Perbedaan pendapat juga terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Akibat komunikasi yang tidak sinkron berdampak pada kebingungan masyarakat. Ketidaktegasan kebijakan ini tentu berdampak pada rencana harian masyarakat, terutama kondisi ekonomi. Sementara negara tidak memberikan jaminan apapun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Jadi apa sebenarnya yang membuat suatu kebijakan sukses atau tidak dilaksanakan di tengah masyarakat?

Ada tiga hal yang jadi penentu suksesnya suatu kebijakan. Yang pertama, kebijakan negara yang cepat, tepat harus dijalankan dengan konsisten berikut dengan seluruh konsekuensinya. Artinya pemerintah harus menyiapkan protokol dan menjalankan secara tegas. Memberi sanksi bagi yang melanggar, menyiapkan sumber daya ekonomi yang cukup, alat-alat medis yang cukup dll.

Namun realitas yang terjadi rezim saat ini tidak serius mengatasi pandemi ini. Negara tidak siap melawan Covid-19. Ironisnya, ditengah pandemi ini berbagai kebijakan yang berjalan justru menunjukkan fokus yang berbeda, misalnya tetap mendorong investasi dan pariwisata, pembangunan ibukota negara baru, pembahasan RUU Omnibus Law, ekspor APD ke berbagai negara di tengah kelangkaannya bagi tenaga kesehatan, dan penyediaan alat deteksi virus yang sangat kurang.

Yang kedua, adanya dukungan dari masyarakat. Sehingga pemerintah bisa bersinergi dengan semua elemen yang ada di masyarakat. Masyarakat memberi saran dan masukan, pemerintah mau mendengar dan menjalankan. Namun, yang terjadi disaat rakyat menyampaikan aspirasinya pemerintah tutup telinga dan tidak mempedulikannya. Saat rakyat mengkritik kebijakan penguasa, rakyat akan masuk bui. Hal ini tentu akan membuat hubungan yang tidak baik amtara penguasa dan rakyatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap penguasa juga akan terkikis.

Yang ketiga, rakyat menjalankan karena taat dan dengan kesadaran bahwa kebijakan tsb akan membawa kebaikan, dunia akhirat. Hal ini akan bisa terealisasi jika pemerintah fokus untuk mengurus urusan rakyatnya dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya menguntungkan dan menyejahterakan rakyatnya. Sehingga dengan sendirinya muncul kesadaran masyarakat mematuhi kebijakan yang diambil pemerintah.

Solusi Islam Mengatasi Wabah Penyakit

Bagi seorang muslim, mengharapkan wabah ini segera berakhir adalah sesuatu yang sudah jelas. Solusi Islam dalam wabah ini bisa dilihat dari dua sisi.

Pertama, dari sisi personal yang ini mencakup beberapa kaidah: Meningkatkan tawakal, rida terhadap takdir (qadha’), dan sabar dengan musibah wabah yang terjadi. Hal ini akan menjadikan optimis dan imunitas tubuh terjaga. Memperbanyak istighfar, doa, dan ketaatan ibadah. Menjaga kesehatan dan kaidah pencegahan penyakit (asupan bergizi, olahraga, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, physical distancing, stay at home).

Meningkatkan peduli sesama. “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat…Allah senantiasa menolong hambaNya selama dia itu suka menolong saudaranya” (HR.Muslim)

Kedua, dari sisi pemimpin. Penanggulangan wabah apapun memang menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, dan kuncinya ada di tangan pemimpin politik. “Maka seorang pemimpin adalah pengurus bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diurusinya” (HR.Muslim).

Yang harus dikerjakan adalah fast response, sejak awal memonitor dan bertindak sesuai eskalasi yang terjadi sehingga tidak terlambat. Serius, tidak abai, dan tidak meremehkan.

Keselamatan nyawa tentu prioritas dibandingkan urusan harta (ekonomi). Sebagaimana firman Allah swt. “…dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya” (TQS. Al Maidah:32)

Karantina wilayah (lockdown), total maupun parsial. “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (HR. Bukhari). “Seseorang yang memiliki unta sakit jangan membiarkan unta tersebut makan dan minum bersama unta yang sehat” (HR.Ibnu Majah)

Dalam karantina, semua kebutuhan penduduk diurusi dan dijamin. Sehingga penduduk tidak khawatir akan urusan perut dan pekerjaan.

Terapkan protokol kesehatan terbaik dalam wabah yang meliputi prosedur deteksi dini, diagnosis, pencegahan, pengobatan pasien (SDM dan sarpras kesehatan), dan penelitian obat.

Kerja sama erat dengan semua pihak (para pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama, media), edukasi dan komunikasi publik masif dengan baik sejak awal dan data kasus bisa diakses terbuka dengan kemajuan teknologi informasi. Hal ini akan meningkatkan awareness publik.

Hal ini tidak bisa dilakukan oleh sistem sekuler saat ini, karena individu masyarakat bertindak atas pertimbangan masing-masing karena kebebasan dijamin. Jika pemerintah represif akan banyak masalah. Kebijakan lockdown ataupun PSBB, jika tidak diikuti jaminan rakyat bisa memenuhi kebutuhannya maka kebijakan juga tidak efektif. Karenanya, kebijakan akan efektif hanya ketika Islam diterapkan secara total, tidak hanya di ranah individu tapi diterapkan oleh pemerintah dalam segala kebijakannya termasuk dalam menangani wabah. Wallahu a’lam bi shawwab.

Loading...

Baca Juga