oleh

Ismahi Jakarta: Kebijakan Pemerintah Tak Lagi Dengar Aspirasi Publik

SUARAMERDEKA.ID – Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia wilayah Jakarta (Ismahi Jakarta) menilai dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah tidak lagi mempertimbangkan atau mendengarkan aspirasi masyarakat. Penegakan hukum dinilai masih jauh dari asas keadilan sebagaimana yang dituangkan dalam Pancasila maupun UUD 1945.

Hal ini dikatakan Koordinator Wilayah Ismahi Jakarta Faisal Mahtelu usai Rapat Kerja Pengurus Ismahi Jakarta periode 2021-2023. Menurutnya, kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat, saat ini hampir di rampas sepenuhnya oleh pemerintah dengan segala cara. Kondisi ini, menurutnya, adalah cikal bakal munculnya sebuah negara yang kebijakannya hanya berada pada satu pihak yakni pemerintah.

Ia mengingatkan, ada beberapa bentuk pemerintahan, mulai dari pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, autokrasi, militeristik, otoriter dan lainnya. Berdasarkan kajian Ismahi Jakarta, lanjutnya, pemerintah mulai mencoba mengkolaborasi antara sistem pemrintahan otoriter dengan militeristik. Dimana kita ketahui bahwa dengan muncul PP No 3 Tahun 2021 atas pelaksanaan undang undang No 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan.

“Kami menilai bahwa ada misi tertentu yang dijalankan oleh pemerintah. Guna mengkooptasi setiap gerakan mahasiswa, pemuda dan buruh. Dalam mengontrol, pemerintahan yang saat ini terlihat sangat begitu anti dengan pergerakan ataupun kritikan,” kata Faisal Mahelu melalui pernyataannya, Kamis (18/2/2021).

Ia menegaskan, Ismahi Jakarta mengambil kesimpulan bahwa DPR RI maupun pemerintah harusnya tidak membentuk komponen cadangan. Sebab indonesia dari sisi pertahanan masi baik dari beberapa negara besar. Profesionalitas dari setiap anggota TNI pun sangat begitu luar biasa.

“Bahkan banyak mendapat pujian dari berbagai negara. Lantas kenapa kemudian harus dibentuk komponen cadangan yang melibatkan pemuda maupun masyrakat. Seakan menyerukan setiap orang untuk wajib militer,” tegasnya.

Faisal Mahtelu melanjutkan, seharusnya pemerintah saat ini fokus penanganan virus Corona yang menjadi ancaman bagi nyawa anak bangsa. Pihaknya menduga, ada keganjilan dan terlihat tergesa-gesa semua keputusan dan kebijakan pemerintah yang di ambil saat ini.

“Komponen cadangan dibentuk oleh Kementerian Pertahanan. Kemudian muncul lagi pam swakara yang akan dibentuk oleh pihak Polri. Ada apa dibalik pembentuk lembaga ini? Apakah Negara dalam kondisi terancam pertahanannya? Apa hal paling urgen yang kemudian menjadi dasar dibentuknya pam swakarsa maupun komponen cadangan Ini?” tukas Faisal Mahtelu.

Ismahi Jakarta merasa, menurutnya, pemerintah telah menimbulkan ketakutan publik secara langsung  pasca membuka atau menerapkan dua program tersebut. Karena semua masyrakat akan merasa takut.

“Dipikirnya ini seakan mau terjadi perang di Indonesia. Di tengah wabah virus corona,” ujarnya.

Ia menegaskan, dasar pembentukan Komponen Cadangan dengan menjadikan buruh dan mahasiswa sebagai subjek dari pelatihan dasar kemiliteran adalah Pasal 69 PP No. 3 tahun 2021 dan Pasal 37 UU PSDN. Dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2019, apabila buruh dan mahasiswa menolak mobilisasi untuk menghadapi ancaman dalam negeri dan luar negeri, akan dikenakan sangsi pidana.

“Sungguh Hal ini sangat disayangkan kemudian bisa terjadi di indonesia bagaimana kemudian bisa di terapkan di indonesia. Dari RKUHP hingga Omnibus Law sudah cukup mahasiswa menjadi korban atas tindakan oknum kepolisian yang dengan tanpa pertimbangan bisa se enaknya bertindak di luar jalur konstitusi.Kebebasan berpendapt di bungkam, hak asasi manusia dalam bayang bayang tak ada perlindungan,” tutupnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga