oleh

LaNyalla Minta Semua Gubernur Pangkas Hambatan Ekonomi

SUARAMERDEKA.ID – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta semua Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memangkas semua hambatan ekonomi dan fokus kepada kemudahan berusaha. DPD RI berkomitmen untuk membuat daerah sebagai kekuatan ekonomi yang merata.

“Saking pentingnya kemudahan berusaha atau ease of doing business ini, sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No.7 tahun 2019 tentang kemudahan berusaha. Karena Indonesia di ASEAN, masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam. Apalagi di tingkat dunia. Kita di posisi 73,” kata LaNyalla dalam rapat kerja bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, di Griya Agung, Palembang, Senin (21/9/2020).

Sekali lagi, ujarnya, meningkatkan kemudahan berusaha di tengah krisis ekonomi akan sangat menolong, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Karena dengan investasi dan aktivitas ekonomi yang berjalan, rakyat dapat terlibat dan memperoleh manfaat.

Baca Juga :  Robbie Hucker Champion On ITDBI 2019, Thomas Lebas King of Moutain

Mendukung pernyataan LaNyalla, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi juga meminta Gubernur Herman agar menindaklanjuti beberapa aspirasi yang masuk ke DPD RI. Terutama masih adanya Perda (peraturan daerah) yang menghambat aktivitas ekonomi. Ia juga menyebut masih adanya potensi konflik lahan dan masalah gambut di Sumsel.

“Kami mendapat laporan bahwa Pak Gubernur tidak bersedia melaksanakan putusan uji materil oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan daerah dan putusan PTUN. Ini tentu preseden yang tidak baik bagi dunia usaha dan investasi. Tetapi saya juga menanyakan, karena yang tanda tangan surat penolakan terhadap putusan pengadilan itu bukan Pak Gubernur, tetapi Plt. Asisten Pemerintah dan Kesra,” urai Senator asal Aceh tersebut.

Baca Juga :  Tersangka Bisnis Investasi Bodong 1 M, Cewek 36 Tahun

Ditambahkan Fachrul Razi, jangan sampai Gubernur terjerumus dalam pelanggaran hukum karena bawahan yang ceroboh dalam membuat kebijakan. Termasuk kebijakan diskresi atau pengecualian terhadap Perda yang dikeluarkan dinas-dinas di Pemprov Sumsel.

“Saya mendapat laporan juga, ada diskresi yang dikeluarkan Dinas Perhubungan, ada juga dari Dinas Penanaman Modal,” tandasnya.

Atas beberapa saran dan aspirasi yang disampaikan sejumlah Senator, Gubernur Herman mengaku senang dan berterima kasih. Karena perhatian dan keberpihakan DPD kepada daerah memang sangat dirasakan di periode saat ini.

“Semua yang menjadi masukan dan arahan akan kami perhatikan. Karena kemajuan Sumsel adalah kemajuan kita bersama,” pungkas Herman Deru. (RED)

Loading...

Baca Juga