oleh

LP3BH Manokwari Tuding Yohanes Nauw Bicara Ngawur Soal Alih Aset PBTV

SUARAMERDEKA.ID – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mengecam pernyataan Yohanes Nauw selaku Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pasalnya, pernyataan Yohanes Nauw yang dilansir Surat Kabar Harian Papua Barat News, Jumat (22/10/2020) bahwa pengalihan aset Papua Barat Televisi kepada TVRI adalah tidak melanggar aturan. Alasannya karena Papua Barat TV merupakan aset milik Provinsi Papua yang pengalihannya dilakukan sesuai fungsi sebagai lembaga penyiaran publik.

“Pernyataan ini jelas ngawur dan menyesatkan. Karena Papua Barat TV didirikan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat TV (LPPL PBTV-red). Prosesnya dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR.PB-red),” kata Yan Warinussy di Manokwari, Sabtu (24/10/2020).

Lanjutnya, pendirian ini kemudian disetujui dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013. Artinya, menurut Warinussy, jika memang hendak dialihkan, maka mesti dilalui lewat parlemen lokal yaitu DPR Papua Barat sebab di dalam Bab III tentang Pendirian. Sedangkan pada pasal 6 disebutkan bahwa didirikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat (Pemprov PB) berbentuk badan hukum.

“Apakah selama ini proses pembentukan badan hukum Papua Barat TV sudah berjalan? Apakah ada dana hibah dari Pemprov Papua Barat sudah digelontorkan untuk proses pembentukan Badan Hukum tersebut? sebab di dalam amanat pasal 6 ayat (2) telah ditegaskan bahwa Papua Barat TV dapat bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI-red),” ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, proses pengalihan Papua Barat TV kepada TVRI tanpa melalui mekanisme politik di DPR Papua Barat. Karenanya, menurutnya, tentu siapapun yang melakukan hal tersebut jelas-jelas mengarah kepada pemenuhan unsur pasal 2 dan pasal 3 dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Apalagi menurut informasi yang diperoleh LP3BH Manokwari bahwa proses pengalihan aset milik Pemprov Papua Barat tidak disetujui Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) induk? Disinilah cukup terbuka ruang bagi Inspektorat Wilayah Papua Barat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit terhadap Papua Barat TV berdasarkan amanat Perda No.10 Tahun 2013 tersebut.  Sekaligus akan menjadi jalan masuk bagi dimulainya penyelidikan kriminal terhadap dugaan tindak pidana yang mungkin telah terjadi dalam proses pengelolaan Papua Barat TV selama ini,” tandas Warinussy. (OSB)

Loading...

Baca Juga