oleh

LP3BH Sebut Janji Kampanye Dua Cabup Manokwari Tak Jelas

SUARAMERDEKA.ID – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menilai belum melihat adanya proses pendidikan politik yang dicanangkan oleh dua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dalam proses kampanyen. Kedua kandidat pasangan calon tersebut adalah HEBO dan SMART.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy menjelaskan, pendidikan politik merupakan agenda yang sangat mendesak dan penting dalam berdemokrasi. Karena proses demokrasi memerlukan syarat mutlak, keterdidikan rakyat secara politik.

“Oleh sebab itu, rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga ia bisa secara mandiri ikut berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata¬†Yan Warinussy dalam pernyataannya, Selasa (27/10/2020).

Ia mengaku, hasil ini didapat berdasarkan pengambilan keputusan dan memantau proses pelaksanaan keputusan publik serta melakukan advokasi terhadap akses-akses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pada pelaksanaan kampanye kedua pasangan kandidat, dianggapnya belum ada proses pendidikan politik.

Lanjutnya, hal ini membuat rakyat bertanya-tanya mengenai janji-janji politik yang disampaikan oleh kedua pasangan calon. Janji-janji tersebut tentang pembangunan ini dan itu. Bahkan menggunakan kartu tertentu akan mampu menanggulangi sejumlah pungutan yang berkenaan dengan pelayanan publik di daerah ini?

“Biaya tersebut diatas diambil dari pribadi kedua kandidat ketika sudah terpilih kelak? Atau kah nanti dibebankan pada APBD?” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.

Piihaknya melihat,belum ada satu kandidat yang mampu menunjukkan komitmennya yang jelas dalam menangani soal-soal penting. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi rakyat Papua, penegakan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

LP3BH Manokwari merasa khawatir akan “habisnya” energi dari kedua kandidat bersama tim kerjanya dalam “memborong” partai pengusung belum lama ini. Akibatnya, “beban biaya” terserap untuk membayar kembali atau istilah kembali modal kepada para “pemilik modal”. Sehingga sulit bagi mereka membuat program yang benar-benar pro rakyat kelak sesudah terpilih nanti.

“Apakah slogan Manokwari “Kota Injil” yang sudah di legitimasi dengan adanya Perda Manokwari Daerah Injil bisa menjadi kerja dari calon Bupati dan Wakil Bupati mendatang ataukah justru makin hilang ditelan bumi?” tanya Warinussy. (OSB)

Loading...

Baca Juga