oleh

Mulyanto: Saatnya Revisi UU Migas, SKK Migas Diganti BUMN Khusus

SUARAMERDEKA.ID – Melakukan revisi UU Migas (UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) adalah solusi mendesak agar pembangunan di sektor hulu migas benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keberadaan SKK Migas yang sifatnya semenetara namun tetap berjalan hingga 8 tahun, seharusnya diganti dengan BUMN Khusus.

“Sejak Badan Pelaksana Hulu Migas yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibatalkan melalui keputusan MK pada tahun 2012, maka praktis pelaksana kuasa pertambangan migas dijalankan oleh SKK Migas yang bersifat sementara,” kata Wkil Ketua DPR RI Fraksi PKS Mulyanto di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Ia menuturkan, kelembagaan ini jelas tidak ideal karena bersifat sementara. Selain itu, secara kelembagaan, SKK Migas hanya berupa satuan kerja di dalam Kementerian ESDM.

“Lembaga ini juga hanya memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan. SKK Migas tidak memiliki fungsi pengelolaan dan pengusahaan. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 8 tahun. Waktu yang tidak pendek,” imbuhnya.

Pemerintah, menurut Mulyanto, seharusnya sudah menyiapkan konsep kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas dengan matang sebagai tindak lanjut dari keputusan MK tersebut. Sehingga, pembangunan di sektor hulu migas benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mulyanto menambahkan, PKS menginginkan ada suatu lembaga pelaksana kuasa pertambangan migas atau BUMN Khusus. Sesuai amanat MK, lanjutnya, lembaga ini dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan (sebagaimana sekarang dilaksanakan SKK Migas) namun ditambah fungsi pengelolaan dan pengusahaan sektor hulu migas. 

Anggota Komisi VII menjelaskan, BUMN Khusus ini berfungsi sebagai “regulator” sekaligus “doers” (pelaksana) di sektor hulu migas. Tujuannya, agar Pemerintah sebagai representasi dari Negara dan pemegang kuasa pertambangan migas, mengelola secara langsung sektor hulu migas ini, demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

“Dengan kelembagaan yang terbatas seperti sekarang ini, kita pesimis target lifting minyak 1 juta barel per hari dapat terwujud,” tutur Mulyanto.

Ia mengungkapkan, BUMN Khusus ini secara khusus hanya menangani sektor hulu migas. Sementara di sektor hilir, sudah ada BPH Migas sebagai regulator dan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana (doers).

“Pertamina sebagai BUMN yang juga bergerak di sektor hulu migas tetap eksis. Dan mendapat previlege dalam usaha hulu migas tersebut,” kata Mulyanto.

Karenanya, Mulyanto menilai, revisi UU Migas menjadi sangat penting untuk dilakukan, pasca landasan hukum Badan Pelaksana Hulu Migas dibatalkan melalui keputusan MK. Pada revisi tersebut, akan dimasukkan landasan hukum kelembagaan BUMN Khusus.

Ia menekankan, sebenarnya PKS sudah mengupayakan landasan hukum kelembagaan tersebut pada RUU Cipta Kerja. Namun pasal-pasal terkait Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pengganti SKK Migas dalam RUU Cipta Kerja tersebut dicabut oleh Pemerintah.

“Maka revisi UU No. 22/2001 tentang Migas menjadi penting untuk segera dilakukan dalam rangka menindaklanjuti keputusan MK pada tahun 2012 terkait kelembagaan Badan Pelaksana Hulu Migas,” ujarnya.

Ia pun menilai, masa sidang Badan Legislasi terkait penyusunan prolegnas prioritas 2021 adalah saat yang tepat untuk merevisi UU Migas.

“Bila Baleg membolehkan Komisi VII siap mengajukan Revisi UU Migas untuk Prolegnas Prioritas tahun 2021,” kata Mulyanto.

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi VII DPR RI terkait kesiapan ini.

“Di internal Komisi VII sudah ada kesepakatan tidak tertulis untuk memasukkan revisi UU No. 22/2001 ini dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 sebagai RUU inisiatif DPR RI,” pungkas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga