Mengakhiri Polemik, Pulang Kampung atau Mudik! Oleh: Retnaning Putri S.S, Pemerhati Sosial.
Polemik perbedaan mudik dan pulang kampung sampai saat ini masih santer di tengah masyarakat. Hal ini dimulai dari pernyataan Presiden RI dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4/2020). Presiden RI menjelaskan tentang perbedaan mudik dan pulang kampung. Definisi yang disampaikan oleh Presiden RI justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sampai saat ini perdebatan tentang mudik dan pulang kampung belumlah usai. Meski realitasnya tetap sama kembali ke kampung, baik itu mudik maupun pulang kampung.
Polemik pun tidak kunjung selesai, masyarakat sudah disuguhkan dengan larangan mudik.Menhub Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran langsung melalui kanal YouTube saat rapat terbatas Selasa (21/4/2020) menyampaikan, “Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020.” (news.detik.com, 24/4/2020) .
Lagi-lagi justru larangan ini menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Polemik kian hari kian bertambah tanpa usai. Pasalnya larangan ini baru dikeluarkan di tengah maraknya korban Covid-19. Justru larangan ini menunjukkan betapa lambannya pemerintah dalam menyikapi wabah dan mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Sebab, sebelum dikeluarkannya larangan ini, sudah banyak masyarakat yang nekat pulang kampung. Hal inilah yang pada akhirnya memicu kenaikan jumlah ODP.
Tentunya ini sangat menambah beban kerja para tenaga kesehatan. Apalagi kondisi para nakes jatuh bangun merawat pasien korban suspect Covid-19 dengan fasilitas apa adanya.
Nekatnya masyarakat untuk pulang kampung tidak bisa dibendung lagi. Sebab, sebagian dari mereka adalah para perantau. Tentu hal ini adalah kewajaran, sejak diberlakukan kebijakan PSBB dan sebagian besar pekerja pun terkena PHK karena imbas dari pandemi ini. Maka tidak heran jika masyarakat memilih pulang kampung agar tidak terbebani biaya hidup di kota.
Sementara itu, pemerintah hanya memberlakukan larangan untuk tidak mudik atau pulang kampung, tanpa memberikan bekal edukasi kepada mereka. Jangankan edukasi, solusi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat bagi yang kehilangan pekerjaan pun tidak kunjung diperhatikan oleh para pemimpin di negeri ini. Sungguh sangat jelas terpampang nyata bahwa pemimpin hari ini tidak akan pernah berpihak kepada rakyat selama mereka menerapkan aturan sekuler.
Berbeda dengan Islam, Islam memberikan kebijakan yang orientasinya jelas melayani secara utuh kebutuhan rakyat. Islam pun tidak akan membiarkan masyarakat mengambil keputusan sendiri, sebab sistem Islam akan mengondisikan rakyat supaya memahami tujuan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah. Sedangkan khilafah bertanggung jawab penuh atas konsekuensi pemberlakuannya.
Oleh karena itu, mudik ataupun pulang kampung sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai pendemi ini berakhir. Mulai berpikir untuk menjaga kesehatan diri juga kesehatan sanak keluarga di kampung halaman, apabila masih terbesit ada niat untuk nekat mudik. Kenekatan untuk pulang kampung atau mudik justru tidak akan pernah mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bahkan akan membawa kita pada malapetaka yang besar, yaitu bertambahnya korban Covid-19.
Saat ini yang bisa kita lakukan adalah mengakhiri segala polemik tentang mudik ataupun pulang kampung dengan fokus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT secara totalitas. Taat terhadap syariat Allah dan ikhtiar untuk mewujudkan kembali syariat Allah SWT, agar segala masalah, konflik dan polemik segera berakhir. Ketakwaan secara totalitas hanya bisa terwujud ketika individu, masyarakat dan negara menerapkan aturan Allah secara menyeluruh.
