oleh

Pembangunan Rumah MBR Defisit Tapi 30 Persen Rusunawa Tak Berpenghuni

SUARAMERDEKA.ID – Ditengah defisit pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ternyata sebanyak 30 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dikabarkan tidak berpenghuni. Harus ada terobosan baru agar masalah hunian untuk masyarakat dapat teratasi dengan baik.

Menurut anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto, berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020 yang terdiri atas 6,48 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non-fixed income, serta 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income, dan 0,56 juta unit rumah untuk non-MBR. Dilaporkan pula, saat ini terdapat 30 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kosong di tengah adanya defisit rumah di atas. 

“Ini kan aneh. Terjadi ketidaksesuaian, dimana di satu sisi defisit rumah masih besar, sementara di sisi lain, masih ada rusunawa yang kosong penghuni. Ini soal pengelolaan yang tidak pas, yakni pembangunan rusunawa di tempat yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini melanjutkan, pemerintah mengakui, hingga saat ini negara belum dapat mewujudkan amanah UU No. 1/2011. UU ini membahas tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persoalan untuk membangun rumah tunggal dan deret bagi MBR terutama di kota-kota besar ini masih menemui berbagai kendala.

“Termasuk juga upaya pembangunan hunian berimbang. Yang di dalamnya juga terdapat rumah untuk MBR belum terlaksana dengan baik. Kendalanya adalah keterbatasan lahan,” imbuhnya.

Menurut Mulyanto, Pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan RUU Cipta Kerja terkait dengan sektor perumahan ini. Pada rumusan yang ada, RUU Omnibus Law membahas sekedar pada penyesuaian nomenklatur perizinan berusaha yang meliputi keringan sanksi menjadi sekedar sanksi administratif, serta mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah. 

“Saya minta Pemerintah dapat mencari terobosan baru dalam aspek regulasi. Agar terkait persoalan defisit perumahan untuk MBR serta hunian berimbang ini dapat benar-benar terwujud,” tegas Mulyanto.

Ia menilai, pemerintah belum melakukan evaluasi secara terintegrasi dan mendalam terhadap persoalan ini. Karenanya, tidak muncul usulan-usulan solusi bagi persoalan rumah rakyat ini.

“Pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja inisiatif Pemerintah terkait soal defisit perumahan serta hunian berimbang terkesan hanya perubahan nomenklatur. Bukan soal yang subtansial. Sebagai solusi masalah perumahan nasional,” ujar Mulyanto.

Ia pun mengingatkan pemerintah untuk segera menjalankan amanah yang ada dalam UU No.1/2011. Mulkyanto menilai, selama 9 tahun sejak diundangkan, pengalaman pemerintah belum terkristalisasi untuk dapat memunculkan solusi struktural terkait masalah perumahan ini.

“Pemerintah jangan hanya memikirkan kemudahan pemberian izin pembangunan rumah elit. Tapi perlu juga memfasilitasi kemudahan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tukas Mulyanto. (OSY)    

Loading...

Baca Juga