SUARAMERDEKA. ID, JAKARTA – Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) turut hadir dalam Forum Komunikasi Tokoh Politik yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran SBNI sekaligus menjadi penegasan sikap organisasi untuk mendukung berbagai program pemerintah sepanjang diarahkan bagi kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, termasuk kaum buruh.
Dalam forum yang berlangsung di tengah dinamika politik nasional tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP SBNI Talimuddin Rumaratu, S.Sos., M.Si., hadir mewakili Ketua Umum DPP SBNI Wagimun, S.H.
Rumaratu mengatakan, kehadiran SBNI bukan sekadar menunjukkan dukungan politik, melainkan merupakan bagian dari sikap dan keputusan organisasi yang telah melalui proses kajian terhadap perkembangan situasi nasional.
“Kehadiran saya dalam forum ini hanya untuk menegaskan sikap SBNI bahwa SBNI saat ini telah berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui Presiden Prabowo,” kata Rumaratu.
Menurutnya, sebagai organisasi yang bergerak dalam perjuangan dan advokasi kepentingan buruh, SBNI tetap memegang prinsip independensi organisasi. Setiap gerakan maupun sikap yang diambil SBNI, kata dia, merupakan hasil keputusan organisasi dan tidak berada di bawah kendali atau pesanan pihak tertentu.
“Kami tentu telah melakukan kajian atas berbagai situasi. Jelas bahwa SBNI dalam melakukan gerakan apa pun, baik dalam perjuangan maupun advokasi buruh, bukan bagian dari pesanan atau berada di bawah kendali oknum-oknum tertentu. Semuanya murni hasil keputusan dan kajian organisasi,” tegasnya.
SBNI: Perjuangan Buruh Tetap Independen
Rumaratu menegaskan, dukungan SBNI terhadap pemerintahan Presiden Prabowo tidak berarti organisasi meninggalkan fungsi kritisnya dalam memperjuangkan kepentingan buruh.
Sebaliknya, SBNI akan tetap menjalankan fungsi organisasi melalui perjuangan, dialog, advokasi, serta pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan pekerja.
Menurut Rumaratu, dukungan terhadap pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. Pemerintah perlu diberi ruang untuk menjalankan agenda pembangunan, sementara organisasi masyarakat dan serikat buruh tetap dapat memberikan masukan maupun kritik secara konstruktif.
“Bagi kami, mendukung pemerintah bukan berarti kehilangan sikap kritis. Justru dukungan itu harus diwujudkan dengan ikut mengawal agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan pekerja,” ujarnya.
Waspadai Upaya Membenturkan Anak Bangsa
Rumaratu juga menyoroti situasi politik nasional yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir, termasuk aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus 2026.
Ia menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, seluruh elemen bangsa harus tetap menjaga ketertiban dan persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan tertentu.
“Dalam situasi politik saat ini, kami meyakini ada agenda lain yang bertujuan merusak demokrasi dengan membenturkan anak bangsa,” kata Rumaratu dalam forum tersebut.
Karena itu, SBNI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum buruh dan generasi muda, untuk tetap mengedepankan akal sehat, menjaga persatuan, serta tidak mudah terseret ke dalam konflik yang justru dapat merugikan kepentingan bangsa.
Sikap tersebut sejalan dengan pesan yang mengemuka dalam forum komunikasi tokoh politik pada 28 Agustus 2026. Forum tersebut menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo hingga 2029 dan mengimbau agar aksi demonstrasi tetap dilakukan secara tertib, tidak anarkis, serta menjaga persatuan.
Dukungan untuk Pemerintah, Kepentingan Buruh Tetap Prioritas
SBNI, lanjut Rumaratu, akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pekerja. Dukungan organisasi diberikan terhadap program-program yang dinilai mampu memperkuat perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi buruh.
“Prinsip kami sederhana. Negara harus kuat, ekonomi harus tumbuh, dan kesejahteraan buruh harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional,” katanya.
Rumaratu menambahkan bahwa situasi politik nasional tidak boleh membuat masyarakat terpecah. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu.
“SBNI ingin memastikan bahwa perjuangan buruh tetap berada pada jalurnya. Kami memperjuangkan kepentingan buruh, tetapi pada saat yang sama kami juga memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (MLK-M).
