SUARAMERDEKA – Rumor Pileg 2019 di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan yang bakal diwarnai money politic ternyata bukan brang baru. Tak tanggung-tanggung, nilai sebuah suara bahkan dihargai sampai dengan 500 ribu.
Menjelang pesta demokrasi pilpres dan pileg yang digelar secara serentak pada 17 April 2019 mendatang, para peserta calon legislatif di kabupaten PALI mulai menghidupkan mesin politik untuk merebut kursi parlemen. Mengingat peluang yang sangat kecil dan nuansa persaingan sangat ketat, beberapa oknum politisi menuding cara yang paling praktis dan dipandang efektif adalah money politic. Bahkan isu yang santer itu, aromanya mulai berhembus dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat.
Hal itu sejalan dengan paradigma di tengah masyarakat yang apatis terhadap event lima tahunan itu. Dimana mereka melihat tokoh terpilih yang cenderung tidak aspiratif. Seperti dituturkan pria yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan ini. Secara panjang lebar menuturkan bahwa banyaknya Caleg yang bersaing membuat nilai tawar sebuah suara menjadi tinggi.
“Zaman sekarang, tak ada uang tak ada suara. Oleh karenanya patutlah seorang Caleg mempunyai kesiapan modal yang besar. Jika serius ingin menang pada Pileg 2019 ini. Bahkan desas-desusnya ada yang sudah siap jika harus membayar satu suara 500 ribu,” cetus seorang politisi di PALI menanggapi rumor money politic, Jumat (8/2/2019).
Dia menilai, jika melihat kondisi saat ini, hal itu wajar saja. Masyarakat juga jadi merasa bahwa partisipasi mereka begitu berharga. Jadinya mereka bersemboyan kalau mau dipilih, wani piro? Pendidikan politik yang salah dan bahkan tak ada, terlanjur mendoktrin masyarakat untuk berfikir terlalu materialitis.
“Padahal, impian untuk memiliki wakil rakyat yang kredibel dan berintegritas selalu terbersit di benak setiap warga negara. Kita tak bisa menyalahkan masyarakat secara sepihak. Kaderisasi tokoh politik yang baik juga sangat minim. Track recordnya nihil. Ada kehendak baru baik pada orang. Ini juga sangat berperan membuat masyarakat begitu,” ujarnya lagi.
Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PALI, melalui Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Dedi S.Kom mengatakan bahwa Bawaslu PALI akan terus memperkuat pengawasan pemilu. Dengan adanya kelemahan pada regulasi serta kondisi kepemiluan tahun 2019.
“Kompetisinya akan lebih dinamis, untuk itu peran pengawasan pemilu mutlak harus lebih diperkuat. Mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi,” tutur Iwan Dedi kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).
Sejauh ini, tambahnya, tak henti-hentinya Bawaslu melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan.
“Upaya pencegahan itu salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas. Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk indikasi kecurangan money politic,” tegasnya. (SHM)
