oleh

Pelemahan KPK dan Demonologi, Sebuah Opini Malika Dwi Ana

Pelemahan KPK dan Demonologi. Oleh: Malika Dwi Ana,  Pengamat Sosial Politik.

Dalam pandangan liberal, lembaga superbody kayak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini jelas menakutkan. Kewenangan KPK perlu dikurangi atau diseimbangkan harus oleh/kepada pilar kekuasaan yang lain. Bukan pada dewan pengawas yang ditunjuk atau diangkat presiden.

Yang paling membuat revisi Undang-Undang KPK harus ditolak itu adalah kondisi yang sekarang ada dan mekanismenya.

Pada saat kita sudah melihat proses pembusukan melalui seleksi Calon Pimpinan dan pengusulan revisi yang main potong kompas tanpa melibatkan KPK dan masyarakat. Ini sebenarnya ada apa?

Secara telanjang Undang-Undang Revisi KPK bisa dilihat sebagai upaya pelemahan. Dari soal dewan pengawas sampai dengan status ASN itu ujungnya cuma satu. Kuasa rezim untuk mengatur KPK sesuka hati mereka. Lha ini lembaga superbody lho. Potensial dipakai melindungi kongsi politik. Bukan soal Undang-undang KPK harga mati.

Ini soal lembaga dengan kekuasaan besar yang diupayakan “diatur” agar menghamba pada rezim. Saya tidak “suudzon”, menuduh soal mukul lawan politik. Karena sudah ada polisi dan jaksa yang biasa rezim gunakan buat memukul lawan politik. Tetapi dengan dewan pengawas ada pada kontrol rezim ya KPK bisa jadi bunker perlindungan kroni rezim. Mosok ya mau begitu?

Dengan segala tipu daya propagandanya rezim ini sepertinya berasumsi bahwa rakyat Indonesia ini bodoh. Asumsi ini sebenarnya tidak terlalu salah juga. Buktinya ya petahana terpilih lagi kan dua periode.

Digulirkan demonologi politik, yakni rekayasa sistematis dengan menciptakan musuh-musuh imajiner di publik yang seolah-olah menakutkan, mengancam, seakan-akan berbahaya, dan harus dimusuhi bahkan dimusnahkan. Padahal sejatinya, narasi demonologi itu justru menjauhkan dari persoalan utama yang paling mendasar dan demonologi atau propaganda tersebut jelas tidak ada kaitannya dengan masalah utama bangsa. Silahkan dikonfrontir saja issue-issue yang ada dengan permasalahan bangsa.

Propaganda yang disebarkan kini adalah KPK sudah masuk angin, terkena radikalisasi, terpapar khilafah. Akibatnya, sekarang ada pertentangan yang keras antara kubu polisi Taliban dengan kubu polisi India. Maksudnya tentu polisi Taliban itu yang sudah kena asupan radikalisme. Kata propaganda mereka lagi, kelompok polisi Taliban ini selama bertahun-tahun sudah “memelihara” LSM-LSM yang sekarang sedang dikeluarkan untuk meributkan pansel dan capim KPK.

Baca Juga :  Jokowi Akui Susunan Kabinet Sudah Rampung, Siapa Menterinya?

Wahai…, pilpres sudah lewat. Jokowi sudah menang. Tapi pembelahan masyarakat terus dilakukan secara sistematis melalui buzzer-buzzer kodian mitra rezim. Mau sampai mana kita meng-amini narasi demonologi ini? Semua pengkritik rezim yang tidak sehaluan dengan rezim dilabeli kadal gurun, kaum cingkrang, bumi datar, intoleran dan seterusnya. Please deh say!

Ditinjau dari perspektif apapun, diperoleh hipotesa bahwa pemerintahan Jokowi periode kedua ini sebenarnya sangat rapuh. Ini asumsi saya. Kerapuhan rezim ini bisa dicermati dari beberapa hal terutama sisi politik, konstitusi, sisi administratif maupun sisi manajerial.

Jika dikaji secara politik, maka akan kita jumpai bahwa tidak sedikit kebijakan rezim ini ditolak publik dan kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat, tetapi seperti sengaja dibiarkan bergulir dan menggelinding. Mulai dari kegaduhan tentang ekonomi; Jokowi ngotot bangun infrastruktur dengan banyak berhutang, lalu keringnya kapital, defisit perdagangan, daya beli ndlosor dan pertumbuhan ekonomi kurang dari 5% atau perihal sosial budaya.

Baca Juga :  Drama MRT dan Undertable Transaction. Sebuah Opini Tony Rosyid

Jokowi juga ngotot pindah ibukota, hiruk-pikuk politik antara lain Papua meminta referendum, teror konstitusional yang membayangi Jokowi-Ma’ruf Amin, mereka tidak bisa dilantik menjadi presiden dan wakil, sampai ke remeh-temeh soal volume toa masjid, atribut khilafah, busana nasional dipertentangkan dengan jilbab dan lain-lain. Tidak sedikit kebijakan publik tersebut sering mencederai moral kebatinan publik terutama umat muslim selaku mayoritas.

Kita sudah melihat betapa bernafsunya buzzer-buzzer kodian mitra rezim untuk melabeli pegawai-pegawai KPK sebagai HTI, taliban, kadal gurun dan sebagainya. Tidak cuma KPK. Bahkan unjuk rasa menuntut referendum di Papua saja mereka carikan kaitannya dengan HTI atau ISIS. Masih kurang jelas kah arah demonologi ini?

Orde baru menggunakan PKI sebagai demon. Dengan adanya demon atau setan atau musuh imaginer itu mereka leluasa untuk melakukan tindakan represif. Ada kambing hitam yang selalu bisa disalahkan. Ujungnya ya tidak jauh-jauh dari korupsi dan pemusatan kekuatan ekonomi dan politik. Kan mbelgedes jugak!

Orang-orang yang framing KPK sebagai kadal gurun, Taliban atau radikal adalah orang yang sama yang mengadu domba sewaktu Pilkada dan Pilpres; menuduh saudara-saudara kita yang berbeda pilihan politik dengannya sebagai pendukung khilafah. Bagaimana mungkin masyarakat yang mayoritas Islam ini harus dibentur-benturkan melalui kecurigaan terus menerus? Apa sih yang didapat dari hasil membodohi orang banyak dengan ikutan bilang soal KPK terpapar Taliban, khilafah, intoleran, HTI dan seterusnya?

Kopi_kir sendirilah!

Hahahahah ada-ada saja, jadi yang di KPK itu polisi Taliban versus polisi India gituh…?! Inspektur Vijay, mohon petromaksnya!

Loading...

Baca Juga