oleh

Bambang Soesatyo : Mengapa Negara Butuh Haluan?

Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI:

Keberadaan PPHN akan menggambarkan capaian besar yang ingin diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan.

Presiden, gubernur, bupati/wali kota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN. Dengan demikian, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/wali kota akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara.

Tidak ada lagi proyek mangkrak, atau proyek pembangunan yang dikerjakan serampangan. Seperti yang beberapa hari ini dikeluhkan Presiden Joko Widodo, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat. Misalnya, ada pembangunan waduk, tetapi tidak ada irigasinya. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada akses jalan.

 

Prof Dr Arif Satria, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia 2021-2022 dan Rektor IPB University:

Kita tentu ingin Indonesia menjadi bangsa besar. Proses menuju bangsa besar tidak sebentar. Menuju bangsa besar memerlukan upaya besar juga. Upaya terbesarnya adalah proses perencanaan jangka Panjang yang matang, terukur, dan berkesinambungan.

Matang artinya berkualitas secara substansi yang menjawab kebutuhan bangsa. Artinya perencanaan tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan masa depan. Memang tidak mudah membuat perencanaan jangka Panjang tersebut karena memerlukan pemahaman terhadap baseline kondisi hari ini dan kemampuan proyeksi kebutuhan masa depan. Disinilah kekuatan imajinasi menentukan. Namun imajinasi hari ini bukanlah sebuah khayalan berbasis common sense. Hari ini imajinasi harus berbasis pada kekuatan sains. Karena itulah kematangan perencanaan sangat ditentukan sejauhmana kekuatan teknokratik dapat dikuasai. Apalagi kini kita berada dalam era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) dimana kekuatan data, kecepatan, dan fleksibilitas harus kita miliki.

Terukur artinya berbasis pada perhitungan multi aspek, tidak saja aspek teknis tetapi juga sosial politik berbagai level termasuk level global. Keterukuran ini juga tercermin pada tahapan dan target secara sistematis. Disinilah kekuatan teknokratik juga menentukan kualitas keterukuran.

Berkesinambungan artinya berlaku lintas periode kepemimpinan nasional. Durasi perencanaan 25 tahun tentu menutup kemungkinan diselesaikan hanya oleh satu rezim kepemimpinan nasional. Karena itu prinsip kesinambungan merupakan keniscayaan. Namun persoalannya adalah bagaimana kita menciptakan suatu sistem yang memaksa kesinambungan itu terjadi.  Hal ini mengingat yang kita hadapi di Indonesia dengan pola demokrasi seperti sekarang ini adalah sulitnya menyambungkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saat berganti kepemimpinan nasional.

Marilah kita catat beberapa isu saja. Apakah membangun poros maritim dunia bisa hanya dengan 5-10 tahun? Apakah dapat dijamin bahwa pasca 2024 masalah poros maritim dunia masih akan menjadi visi kemaritiman kita? Siapa yang menjamin bahwa kita akan terus mempertahankan swaswembada beras di saat konversi lahan masih terus terjadi? Siapa yang menjamin bahwa penurunan emisi karbon dapat kita wujudkan di saat deforestasi masih terjadi baik di kawasan hutan dataran tinggi maupun mangrove? Bagaimana memastikan bahwa semua isu tersebut tersentuh oleh perencanaan yang komprehensif termasuk linearitas perencanaan antara pusat dan daerah?

Baca Juga :  Kongres PAN Rusuh, Kursi Pun Beterbangan

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah sekelumit kegelisahan tentang masalah konsistensi perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Belum lagi kalau kita mulai menanyakan bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur pada tahun 2045? Ini adalah amanat konstitusi yang perlu dijabarkan dalam perencanaan jangka panjang yang matang, terukur dan berkesinambungan.

Sekali lagi kita ingin Indonesia menjadi bangsa besar dengan visi besar. Apa visi kita tahun 2045? Berbagai skenario telat dibuat dan menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya tahun 2045, persis 100 tahun Indonesia merdeka. Banyak yang pesimis terhadap visi ini. Namun untuk menjadi bangsa besar yang pertama kali harus dibangun adalah optimisme dan kepercayaan diri. Korea selatan bisa hadir sebagai negara maju saat ini karena yang dibangun adalah kepercayaan diri masyarakat desa. Saat itu Park Chung Hee yang berkuasa di era 1960 an, saat Indonesia dan Korea Selatan setara secara ekonomi.

Oleh karena itu visi besar tersebut harus menjadi visi bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya visi pemerintah yang sedang berkuasa. Dinamika politik pasti terjadi, namun jangan sampai mengganggu konstruksi visi besar bangsa Indonesia. Oleh karena itu ketika visi besar telah ada, maka tugas berikutnya adalah memastikan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan efektif untuk mewujudkan visi tersebut. Disinilah kita perlukan suatu sistem yang bisa menjamin itu semua: matang, terukur, dan berkesinambungan.

Untuk mengatasi masalah ini bukan kita tak punya pengalaman. Pola GBHN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun yang ada di Orde Baru adalah bukti bahwa kita pun pernah mampu mengkonstruksi suatu sistem perencanaan pembangunan nasional dengan baik. Swasembada beras yang tercapai tahun 1984 adalah bukti efektivitas perencanaan yang berkesinambungan tersebut. Tentu pengalaman masa lalu tersebut tidak lantas kita cangkokkan pada konteks situasi sekarang. Kehidupan sudah berubah.  Yang penting dari potret masa lalu itu adalah prinsip kesinambungannya, yang perlu kita rekonstruksi kembali sesuai dengan konteks hari ini dan mendatang.

Disinilah tantangannya, yaitu bagaimana proses rekonstruksi prinsip kesinambungan perencanaan pembangunan harus dilakukan baik secara teknokratik maupun politik. Karena itu kini waktu yang amat tepat bagi Bambang Soesatyo ketua MPR RI untuk kembali hadir dengan buku barunya yang berjudul Negara Butuh Haluan, sebagai lanjutan atas buku sebelumnya yang berjudul Cegah Negara Tanpa Arah. Dua buku tersebut sekaligus sebagai pemantik baru diskursus urgensi haluan negara. Tentu upaya mas Bambang ini harus kita apresiasi. Namun saya lebih mengapresiasi langkah Mas Bambang bila munculnya buku ini tidak sekedar untuk memantik atau meramaikan diskursus lagi. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai modal untuk memulai langkah politik menyelamatkan masa depan bangsa dengan Pokok-Pokok Haluan Negara, yang mampu menjadi menjamin produk perencanaan pembangunan nasional yang matang, terukur, dan berkesinambungan.

Baca Juga :  Bamsoet Ingatkan Calon Pimpinan Daerah Terapkan Protokol Kesehatan

 

Prof Dr Didin Damanhuri, Guru Besar Ekonomi Politik IPB:

Sudah saatnya Indonesia memilih Mazhab Pemikiran Ekonomi berbasis Konstitusi. Sebab, menurut Prof Dr Didin Damanhuri kelemahan kita sekarang ini adalah berjalan tanpa arah yang jelas dan hanya mengandalkan RPJMN yang dikembangkan dari Visi dan Misi Presiden Terpilih sehingga tingkat comprehensiveness, partisipasi stakeholder dan legitimasi mandat rakyat terhadap platform pembangunan menjadi rendah. Dengan begitu, apabila terjadi penyimpangan dari Presiden terhadap RPJMN tidak jelas pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, “Model GBHN” seperti masa lalu akan jauh lebih mendalam content-nya, jauh lebih luas partisipasi para elite strategis-nya serta jauh lebih legitimate mandat rakyat-nya terhadap platform pembangunan. Oleh karena itu, dengan model GBHN tersebut, pertanggungjawaban Presiden baik terhadap ketaatan terhadap Konstitusi-UUD45 maupun terhadap aspirasi rakyat, akan jauh lebih

Rencana akan adanya PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara) seperti yang dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo adalah kemajuan dibandingkan dengan berdasakan RPJMN yang hanya berbasis kepada Visi Presiden terpilih.

Meskipun belum sekuat model GBHN yang dihasilkan oleh MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi. Menurut Ketua MPR rencana akan adanya PPHN sudah merupakan rekomendasi dari MPR RI dua periode sebelumnya. Jadi bukan rencana dadakan. Apalagi menurut Ketua MPR rencana PPHN ini tidak ada kaitannya dengan amandemen dengan masa jabatan Presiden. PPHN ini nantinya terbatas untuk ada arah pembangunan Jangka Panjang dimana kontrolnya terbatas dalam persetujuan APBN oleh DPR.

Kalau demikian seperti Judul buku Ketua MPR Bambang Soesatyo : Negara butuh Haluan serta ini merupakan lanjutan buku sebelumnya berjudul : Cegah Negara Tanpa Arah, merupakan advokasi substansiam tentang butuhnya Haluan Jangka Panjang Pembangunan sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD’45 ayat 1 yang berbunyi : Peerekonomian “disusun”.

Jadi, bukan diserahkan semata kepada Pasar Bebas!

Loading...

Baca Juga