oleh

Undang-Undang Omnibus Law untuk Siapa? Opini Yuni Damayanti

Undang-Undang Omnibus Law untuk Siapa?

Ditulis oleh: Yuni Damayanti, Member Revowriter Asal Konawe.

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergejolak. Mahasiswa dari sejumlah elemen kampus unjuk rasa besar-besaran, Kamis (8/10/2020). Massa menyuarakan aspirasi rakyat menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Terdapat 10 Elemen Mahasiswa yang unjuk rasa guna menolak pengesahan UU Omnibus Law ini.

Unjuk rasa pertama datang dari KBM IAIN Kendari dan diterima aspirasinya oleh Pimpinan DPRD Sultra di ruang rapat Dewan Sultra. Kepada Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh, mahasiswa mendesak dewan sepakat mendukung rakyat tolak UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI. Ketua DPRD pun dalam argumen politiknya turut menolak tegas Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat (Detiksultra.com, 08/10/2020).

Aksi demo juga dilakukan oleh mahasiswa di 18 Propinsi,  ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) bahkan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020) siang. Unjuk rasa ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan setelah pekan lalu juga menggelar aksi yang sama di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel. Dalam unjuk rasa kali ini, mahasiswa kembali menyuarakan aspirasi menolak UU Cipta Kerja.

Bahkan massa menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja. “Tuntutan kita yakni meminta Jokowi untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja dengan mengeluarkan Perpu,” teriak Koordinator BEM se-Kalsel, Ahdiyat Zairullah menggunakan pengeras suara (Kompas.com, 15/10/2020).

Berbagai tanggapan pun terus muncul setelah disahkannya omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020) sore. Pro dan kontra terkait pengesahan RUU ini masih terus tumbuh. Beragam penolakan, mulai dari media sosial hingga unjuk rasa di sebagian wilayah dilakukan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaya Kamdani mengatakan “Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjad UU. UU Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan di dunia usaha, terutama terkait aturan yang tumpang tindih dalam perizinan. Dengan demikian, dapat meningkatkan investasi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja memiliki kecacatan, baik secara formil maupun materiil. Ketua Pukat UGM Oce Madril menyebut bahwa proses pembentukan RUU Cipta Kerja ini berlangsung sangat cepat, tertutup, dan minim partisipasi publik. “RUU Cipta Kerja bermasalah baik secara proses, metode, maupun substansinya,” kata Oce. Secara substansi, RUU Cipta Kerja ini mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang rentan terhadap potensi korupsi.

Baca Juga :  AKP Sulman Azis Berbohong, Harus Dihukum Berat, Opini Asyari Usman

Menurut Oce, dalam RUU Cipta Kerja, terdapat potensi penyalahgunaan wewenang pada ketentuan diskresi.  Sebab, RUU ini menghapus persyaratan “tidak bertentangan dengan UU” yang sebelumnya ada dalam UU Administrasi Pemerintah. Amnesty International Indonesia menilai bahwa UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR sangat tidak progresif. Sebaliknya, banyak ketentuan dalam UU tersebut yang melanggar prinsip non-retrogesi, sehingga membawa kemunduran dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat.

Amnesty menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai bermasalah dalam UU tersebut, mulai dari terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hingga klaster lingkungan. Atas persoalan-persoalan itu, Amnesty International meminta pemerintah dan DPR untuk dapat merevisi UU Cipta Kerja dan membenahi ketentuan-ketentuan yang bermasalah tersebut. Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan sejumlah catatan soal UU Cipta Kerja, yaitu terkait perlindungan hutan (Kompas.com, 07/10/2020).

Banyak kejanggalan dalam pengesahan RUU Omnibus Law ini selain pengesahanya dilakukan tengah malam, pasal pasal di dalamnya juga tidak berpihak kepada buruh. Bukan itu saja, kemudahan yang diberikan kepada investor bahkan seperti tidak masuk akal saja, lingkungan pun terancam rusak demi menarik investor masuk ke dalam negeri.

Protes dari berbagi pihak bahkan demo ribuan mahasiswa pun belum mampu mendorong Presiden untuk mengeluarkan perpres untuk membatalkan UU Omnibus Law. Kejadian ini menjadi tanda tanya besar, apakah sebenarnya pemerintah bekerja untuk kepentingan kapitalis?

Seperti inilah gambaran penguasa di sistem demokrasi. Padahal sejatinya pemimpin bekerja sebagai pelayan rakyat, bukan justru menjadi boneka asing yang siap untuk mengeksploitasi kekayaan negaranya dan menyengsarakan rakyat.

Selain itu, UU Omnibus Law justru akan semakin banyak menyebabkan PHK dan berpeluang besar untuk memasukkan tenaga kerja asing ke dalam negeri, sebab mudahnya persyaratannya. Jika ini terjadi, maka wacana mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat indonesia hanya sebatas mimpi saja.

Berbeda dengan Islam yang mana sebagai agama yang sempurna memiliki solusi jitu untuk mengatasi permasalahan buruh. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem per pekerjaan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh dan konsep pemberian upah. Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap pekerjaan dan buruh yang bekerja serta mendapatkan penghasilan dengan tenaganya sendiri wajib dihormati. Karena dalam perspektif Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia bagi setiap manusia agar dapat hidup layak dan terhormat. Bahkan kedudukan buruh dalam Islam menempati posisi terhormat. Sebagaimana Rasulullah saw. pernah menjabat tangan seorang buruh yang bengkak karena kerja keras, lalu menciumnya dan berkata: “Inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari).

Di samping itu, tolok ukur pekerjaan dalam islam adalah kualitas dari hasil kerja tersebut, maka buruh yang baik adalah buruh yang meningkatkan kualitas kerjanya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur’an surah Al-An’am ayat 32 yang artinya, “Dan masing-masing orang memperoleh derajatnya dengan apa yang dikerjakanya.”

Baca Juga :  Presiden Tertibkanlah Perppu Terkait KPK. Sebuah Opini Chandra Purna

Adapun berkaitan dengan upah buruh, masuk dalam unsur ijrah, yang harus memiliki syarat-syarat kerelaan kedua belah pihak. Manfaat yang menjadi aqad harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul permasalahan  dikemudian hari. Objek aqad harus halal dan upah harus jelas berupa sesuatu yang bernilai harta. Meskipun terjadi  perbedaan besar kecilnya upah.

Islam pun mengakui mungkin terjadi karena perbedaan jenis pekerjaan, kemampuan, keahlian dan pendidikan. Upah juga harus diberikan tepat waktu. Rasul memerintahkan kepada majikan agar memberi upah kepada buruh sebelum kering keringatnya. “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasul saw. bersabda: ‘berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering’” (HR. Ibnu Majah)

Selain memberikan perhatian besar pada buruh, dalam sistem Islam juga kepala negara (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di sisi lain, mekanisme yang dilakukan khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme individu dan sosial ekonomi. Dalam mekanisme individu, khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah, serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan.

Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal. Saat itu beliau berkata, “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

Selanjutnya mekanisme sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi kebijakan khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kelautan, tambang atau pun perdagangan. Dalam iklim investasi dan usaha Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi sederhana, penghapusan pajak, dan melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Demikianlah mekanisme islam tatkala diterapkan oleh negara. Nasib buruh diperhatikan, pengangguran mudah diatasi  dan lapangan kerja tercipta secara adil. Semua hal ini akan mudah terwujud manakala sistem islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a’lam.

Loading...

Baca Juga