Diksi Tak Jelas, Potret Pemimpin Tak Tegas. Oleh: Rika R Wijaya, Pemerhati Sosial Politik.
Hidup secara normal adalah impian setiap individu masyarakat. Aman, tentram dan nyaman dalam melakukan aktivitas dan rutinitas merupakan sesuatu yang pastinya ingin dicapai setiap orang. Hanya saja, terkadang manusia harus menghadapi situasi dan kondisi lain yang terkadang membuat aktivitas dan rutinitas sedikit terganggu.
Sebagaimana yang menimpa dunia termasuk Indonesia hari ini, yang tengah hidup di tengah pandemic virus Corona atau yang dikenal juga dengan Covid-19. Virus yang tak kasat mata ini mampu menggemparkan dunia bahkan hingga plosok daerah. Ia mampu menyita perhatian semua kalangan hingga anak SD (Sekolah Dasar) pun memperbincangkannya.
Seluruh negara pun mau tidak mau merespon kemunculan virus ini, tak terkecuali Indonesia. Berbeda dengan kebijakan negara kebanyakan, Indonesia justru masih menerima kedatangan turis dari Cina, asal virus itu muncul. Hal ini pun akhirnya menuai kecaman dan respon kontra dari sejumlah masyarakat dan warganet yang menilai pemerintah hanya mementingkan ekonomi negara tidak dengan nyawa rakyatnya.
Menanggapi kemunculan virus ini pula, Menteri Perhubungan (Menhub) RI. Budi Karya Sumadi berkelakar bahwa tidak ditemukannya virus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu dimiliki lantaran setiap hari gemar makan nasi kucing. (Republika.co.id). Sungguh miris. Persoalan serius malah dibuat bahan candaan.
Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.
Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan WN Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. (detikNews Minggu, 26 Apr 2020)
Setelah adanya kasus positif ini, maka barulah pemerintah mengambil sikap. Hanya saja, sikap yang diambil pemerintah justru dinilai plin-plan dan terkesan pemerintah lepas tanggung jawab terhadap pengurusan rakyatnya.
Hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diambil pemerintah. Dengan kebijakan ini maka pemerintah tidak perlu repot-repot dan terbebani untuk menanggung kebutuhan rakyat. Aktivitas ekonomi boleh tetap dilakukan hanya saja perlu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak Dan himbauan-himbauan lain seperti cuci tangan, menggunakan masker dsb. Kebijakan ini pun sekaligus mengonfirmasi watak asli penguasa sekuler tak tidak pernah benar-benar hadir saat rakyat membutuhkan.
Al-hasil, kebijakan ini pun tak cukup efektif apalagi ditambah dengan edukasi dan kesadaran masyarakat yang kurang. Terbukti dari jumlah kasus positif Corona yang semakin hari kian bertambah hingga menyentuh daerah-daerah yang tadinya masih berstatus zona hijau menjadi zona merah.
Di tengah jumlah kasus positif Corona yang semakin besar dan tidak adanya upaya serius oleh pemerintah dalam menangani wabah, Presiden justru kembali melontarkan diksi yang membingungkan rakyat, dengan mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan Corona.
Kalimat ini mendapatkan protes dari beberapa kalangan yang menilai presiden Joko Widodo plin-plan dan tidak serius. Dikarenakan sebelumnya di pertemuan G20 Jokowi mengajak negara-negara lain untuk memerangi wabah ini. (detik.com)
Diksi ini pun dinilai seolah-olah presiden pasrah dan membiarkan masyarakat hidup bersama Corona. Hal ini pun semakin menegaskan bahwa pemerintah berlepas tangan dalam menangani wabah. Sementara tenaga medis dibiarkan bertempur mati-matian dalam menangani wabah Corona di tengah minimnya fasilitas kesehatan dalam penanganan.
Pemerintah mengatakan berdamai hingga ditemukan vaksin yang mampu melawan Corona. Pertanyaannya, apakah ada upaya pemerintah untuk membuat dan menemukan vaksin Corona? Sementara di sisi lain anggaran riset saja dipangkas besar-besaran. (cnnindonesia.com)
Inilah gambaran sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini. Sistem yang bersandar pada asas manfaat ini tidak mau merugi dan hanya memikirkan nasib perekonomian yang tidak lain hanya masuk ke kantong-kantong para pemilik modal.
Bukanlah penulis mengatakan bahwa ekonomi negara harus diabaikan. Hanya saja prioritas utama seharusnya adalah menyelamatkan nyawa rakyatnya. Sejak kapan nyawa manusia tidak jauh lebih berharga daripada uang? Jawabannya jelas sejak kapitalisme menjadi sistem kehidupan.
Kondisi saat ini tentu akan sangat berbeda jika Negara Islam yang mengatasi wabah. Islam mensyariatkan melalui sabda Rasulullah Saw “Jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan diterapkannya aturan berdasarkan hadits di atas saja akan cukup mencegah tersebarnya wabah ke wilayah lain. Di samping itu negara wajib menjamin kebutuhan rakyat karena mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasanya untuk mencari nafkah. Jika negara berlepas tangan akan hal ini maka pastilah akan ditemukan pelanggaran-pelanggan seperti hari ini. Sampai-sampai kita dengar pernyataan “Lebih baik mati karena Corona daripada mati karena kelaparan”.
Tindakan yang cepat tanggap ini hanya akan kita temukan dalam kepemimpinan Islam. Sebab, paradigma Islam yang konfrehensif telah ada pada pemimpinnya, yakni bahwa pemimpin adalah pengurus rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dia pimpin” (HR. al-Bukhari).
Dengan demikian tidak akan kita temukan pemimpin yang abai akan urusan rakyatnya seperti hari ini apalagi melontarkan diksi-siksi yang membingungkan masyarakat dalam mengambil sikap. Dan dengan itulah maka tidak ada pilihan lain bagi kita untuk kembali kepada aturan-aturan Allah SWT aga permasalahan umat terselesaikan dan Rahmat Islam benar-benar meliputi seluruh alam. Wallahu a’lam.
