SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI Mulyanto mengingatkan Direktur PT. PLN yang baru, Zulkifli Zaini bahwa perusahaan yang dipimpinnya dalam kondisi merugi alias utangnya banyak. Ia meminta PT. PLN (Persero) secepatnya mengevaluasi lagi berbagai program, kegiatan dan kerjasama PLN yang dinilai memberatkan kondisi keuangan PLN.
Demikian dikatakan Mulyanto dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR-RI dengan PT. PLN (Persero) di Gedung Nusantara 1, Senayan Jakarta, Selasa (28/1/2020). Menurutnya, jika diliihat sepintas memang laporan keuangan PLN terkesan untung. Tapi jika diteliti lebih lanjut nyatanya kondisi keuangan PLN masih rugi. Selama ini PLN terlalu tergantung pada kompensasi dan subsidi Pemerintah untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan.
“PLN itu utangnya banyak. Itu fakta. Tapi potensi pendapatannya juga banyak. Hanya sayang selama ini tidak dikelola dengan baik sehingga laporan keuangannya tetap minus,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS.
Lanjutnya, PLN jangan mau didikte perusahaan Independent Power Producer (IPP) jika pada akhirnya membuat rugi. Sebagai perusahaan milik negara yang memonopoli pengadaan dan pendistribusian listrik untuk rakyat, seharusnya PLN punya posisi tawar yang kuat terhadap mitra kerja. Jika PLN ingin untung maka harus berani memutus kerjasama yang merugikan.
“Saya rasa kerjasama dengan beberapa IPP juga perlu ditinjau ulang. Kita lihat lagi bagian-bagian mana yang sebaiknya perlu dinegosiasi ulang agar PLN bisa tumbuh. Jangan seperti selama ini PLN seperti dicocok hidung oleh IPP. Seolah semua yang diproduksi IPP wajib dibeli PLN. Padahal belum tentu jumlah produksi itu yang diperlukan oleh masyarakat atau pelanggan. Kalau terus begini wajar jika PLN rugi,” tegas Mulyanto.
Sebagai perusahaan milik Negara, PLN punya tanggungjawab melayani kebutuhan listrik masyarakat. Karenanya Mulyanto meminta PLN lebih memprioritaskan potensi yang dimiliki ketimbang bekerjasama dengan IPP yang berorientasi profit.
“Kami dukung PLN dapat bekerja secara profesional tanpa diganggu oleh kepentingan pihak manapun. Listrik itu hajat hidup orang banyak sehingga negara perlu hadir untuk memenuhinya. Jangan diserahkan kepada swasta yang orientasinya mencari untung. Bisa bahaya nanti. Ujung-ujungnya rakyat yang rugi,” tutup Mulyanto. (OSY)
