oleh

IPW Sebut Kasus Pengendara Moge di Bukittinggi Bisa Jatuhkan Marwah TNI Polri

SUARAMERDEKA.ID – Ind Police Watch (IPW) mengingatkan kasus pengendara moge di Bukittinggi yang melakukan pemukulan terhadap anggota TNI harus diproses secara hukum hingga tuntas. Jika kasus ini berhenti karena diselesaikan dengan dama, maka marwah TNI Polri akan jatuh.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane meminta agar para pensiunan dan mantan pejabat tinggi jangan mengintervensi Polres Bukittinggi maupun Polda Sumbar dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah pengandara motor gede (moge) terhadap dua anggota TNI beberapa waktu lalu. Jajaran kepolisian di Sumbar harus promoter dalam menangani kasus penganiayaan terhadap dua anggota TNI itu.

“Jajaran Polres Bukittinggi dan Polda Sumbar juga jangan mau diintervensi oleh siapapun. Termasuk oleh para pensiunan yang sok kuasa. Para tersangka harus tetap ditahan dan jangan sampai penahanannya ditangguhkan hingga BAP nya dilimpahkan ke kejaksaan. Penangguhan penahanan terhadap pengendara moge yang menganiaya kedua anggota TNI itu hanya akan menimbulkan ekses negatif bagi Polres Bukittinggi. Dan bukan mustahil penangguhan itu akan memunculkan kemarahan kawan kawan korban,” kata Neta, Senin (2/11/2020).

IPW berharap, kedua korban tidak menerima tawaran damai dari para pelaku penganiayaan. Kasus ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi para pelaku maupun para pengendara moge lainnya.

“Agar tidak arogan, tidak ugal ugalan, dan tidak ringan tangan main keroyok di jalanan. Kasus ini perlu dituntaskan hingga di pengadilan agar terang benderang,” imbuhnya.

Neta menegaskan, penyelesaian kasus pengendara moge di Bukittinggi jalan damai, justru akan merusak marwah TNI Polri. IPW mengingatkan, jika kasus ini damai di tengah jalan, bukan mustahil orang orang di jalanan akan dengan gampang menganiaya dan memukuli anggota TNI atau Polri di jalanan.

“Toh bisa berdamai. Akibatnya, anggota TNI dan Polri sebagai aparatur negara tidak lagi memiliki wibawa di mata masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika ada anggota TNI Polri yang terlibat melakukan aksi kekerasan terhadap anggota masyarakat, akan ditindak tegas dan diproses hingga ke sidang propam. Hal ini terbukti pada kasus di Ciracas, Jakarta.

“Maka sangatlah wajar, jika masyarakat sipil yang menganiaya dan mengeroyok anggota TNI Polri juga ditindak tegas dan kasusnya bisa dituntaskan di pengadilan. Apalagi dalam kasus moge ini, para pelaku bisa dikenakan pasal berlapis. Yakni melakukan penganiayaan dan melawan anggota TNI sebagai aparatur negara,” ujar Neta.

IPW juga menyesalkan pernyataan Letjen (Purn) Djamhari Chaniago yang menyatakan kasus penganiayaan 2 anggota TNI oleh para pengendara moge di Bukittinggi ini sebagai kasus sepele. Neta justru menilai kasus ini sangat serius  karena menyangkut wibawa dan kredibilitas TNI sebagai aparatur negara.

“Jika kasus ini dianggap sepele, maka ke depan hanya gara-gara kasus sepele, orang-orang akan dengan gampang mengeroyok dan memukuli anggota TNI di jalanan,” tutupnya. (AMN)

Loading...

Baca Juga