oleh

Tantang  KPK , LSM Lemak Sultra Nyaris Bentrok

SUARAMERDEKA.ID – Puluhan Masyarakat dan Mahasiswa Muna yang tergabung dalam Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Lemak Sultra) melakukan aksi demo di Pelataran Kantor Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Mereka meminta untuk bertemu dengan petugas KPK guna menyerahkan bukti dugaan kasus korupsi yang terjadi di Muna.

Gerakan aksi ini dikoordinatori oleh La Ode Joker, Kamis (19/9/2019). Aksi ini nyaris diwarnai kericuhan saat sejumlah massa aksi mencoba menerobos blokade yang dilakukan oleh Satuan Dalmas Polres Muna. Satuan ini dipimpin langsung Iptu Potnjo Diredjo di dampingi Ipda I.Wayang Wate bersama kesatuan Pamong Praja Pemda Muna.

Dalam Orasinya, salah satu orator Untik meminta bertemu dengan anggota KPK RI yang kebetulan berada di Muna selama empat hari. Anggota KPK ini sedang menggelar upaya pencegahan korupsi, upaya peningkatan PAD dan pajak melalui sektor Resto dan rumah makan. Lemak Sultra ingin menyerahkan dua bukti kegiatan 2017 yang diduga Mangkrak, karena terjadi KKN didalamnya.

“Olehnya itu, kami sabagai putra putra daerah yang memiliki perhatian terhadap pembangunan daerah yang kita cintai ini. Menantang KPK, apakah berani mengangkat kasus dugaan KKN pada kegiatan pelebaran jalan Warangga. Yang berubah menjadi pembuatan jalan baru dengan melakukan pengatigan gunung Warangga yang masuk dalam hutan kawasan pada kegiatan 2017 tersebut. Yang menelang anggara sebesar  3 miliar  rupiah,” kata Untik.

Sementara itu Jufri, salah satu orator dalam aksi tersebut menanyakan adanya kegiatan penimbunan di Laut Laino menuju Motewe yang sudah menelang anggaran 50 miliar. Sampai saat ini, kegiatan tersebut diduga tidak memiliki Amdal. Penimbunan ini telah mendapatkan teguran dari DPRD kabupaten Muna untuk memberhentikan kegiatan tersebut, namun tetap dilaksanakan.

“Pertanyaan kemudian, apakah bisa, sebuah pelaksan kegitan yang tidak mengantongi izin. Baik itu izin Amdal maupun izin penggunaan lokasi dapat didahulukan pelaksanaannya. Dan jika bermsalah baru izinnya diuruskan,” tanya jufri dalam orasinya.

Tantang  KPK , LSM Lemak Sultra Nyaris Bentrok

Ia mempertanyakan apakah dibenarkan setiap pekerjaan yang masuk dalam hutan kawasa dengan luas lebih dari 5 kilometer, hanya membutuhkan kebijakan pemerintah Kabupaten dan Gubernur. Ia juga mempertanyakan kegiatan yang terjadi di Warangga dan Motewe.

“Lemak Sultra meminta kepada KPK dan penegak hukum lainnya agar segera menangkap dan memeriksa Direktur PT. Bangun Ekonomi Saurea, termasuk semua pihak yang terlibat,” tegas alumni STIP ini. 

Ketua Komisi III DPRD. Kabupaten Muna, Awaluddin saat ditemui suaramerdeka.id di gedung DPRD Kabupaten Muna, Kamis (19/9/2019), menjelaskan bahwa aksi demo adalah hal yang wajar. Ia menilai bahwa mengemukakan pendapat bisa menjadi salah satu fungsi alat kontrol pemerintah.

“Setiap orang bisa mengeluarkan pendapat. Terkait dengan Warangga dan Motewe, kami dari DPR  yang menduga ada kejanggalan didalamnya. Dan telah melakukan langka-langkah. Baik itu teguran langsung maupun persuratan, kepada semua pihak yang terkait dengan kedua kegiatan tersebut, sisa pemerintah apakah akan dilaksanakan atau tidak,” ungkap kader partai PAN ini. (MAC)

Loading...

Baca Juga