oleh

MPR-PI Tuding Konglomerat Media Monopoli Televisi di Indonesia

SUARAMERDEKA.ID – Mahasiswa dan Pemuda Revolusi Penyiaran Indonesia (MPR-PI) menuding konglomerat media melakukan segala upaya untuk menguasai industri media. Segelintir orang tersebut dengan kekuatan medianya dapat melakukan pembentukan opini untuk kepentingan sepihak.

Pemanfaatan hal ini diduga dilakukan oleh media penyiaran yang dimiliki oleh group MNC. Group ini diduga dimanfaatkan untuk melakukan kampanye Partai Perindo yang dikomandoi oleh Konglomerat Media Harry Tanoesoedibyo.

“Selain itu, pembatasan-pembatasan siaran yang dilakukan oleh konglomerasi media yang semata-mata dilakukan untuk tujuan komersial telah sangat merugikan masyarakat. Bahkan banyak masyarakat di daerah perbatasan yang bahkan lebih hafal lagu kebangsaan negara tetangga dari pada lagu kebangsaan Indonesia. Situasi ini menjadi ironi yang sangat menyedihkan. Dimana nasionalisme dikalahkan oleh keserakahan dari kongmerat media di Indonesia,” tegas Hapi di depan Kantor MNC Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019)

Lanjutnya, masyarakat yang tidak terjangkau oleh siaran UHF dapat menyaksikan siaran Lembaga Penyiaran Swasta di Satellite Palapa. Akan tetapi sejak tanggal 17 Juli 2019, siaran-siaran tersebut telah terblokir. Saat ini masyarakat harus membayar iuran bulanan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang dimiliki oleh konglomerasi media hanya untuk menonton siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta.

“Dan saking pengecutnya mereka untuk bersaing secara sehat dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan dari sisi UKM. Mereka tega melakukan kriminalisasi dengan alasan hak siar. Tetapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah jelas-jelas praktek monopolistic dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang pada akhirnya para konglomerasi media ini tidak memberikan kesempatan untuk hidup kepada pengusaha kecil. Yaitu TV Kabel operator di daerah,” ujar Hapi.

MPR-PI mendesak MNC Group untuk menghentikan praktek konglomerasi media. Dan berujung kepada monopolistic dagang dibidang penyiaran karena akan membuat UKM-UKM penyiaran mati secara perlahan. Mereka juga meminta MNC Group untuk menghentikan praktek kriminalisasi kepada Lembaga Penyiaran Non-Konglomerasi.

Loading...

Baca Juga