oleh

Mulyanto: Jika Pemerintah Melanggar UU, Jangan Harap Rakyat Mematuhi

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengingatkan pemerintah akan pepatah “guru kencing berdiri murid kencing berlari”. Jika pemerintah tidak patuh untuk mengikuti Undang-Undang (UU) yang ada, maka mustahil berharap rakyat akan mematuhi semua UU yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mulyanto menjelaskan, setiap warganegara wajib mematuhi semua aturan perundangan yang telah ditetapkan, karena Indonesia adalah negara hukum. Diperlukan konsistensi penegakan hukum yang kuat agar setiap perundangan yang ada dapat dipatuhi.

“Untuk membangun Indonesia sebagai Negara Hukum. Tidak cukup sekedar membentuk UU yang berkualitas dan aspiratif saja. Namun yang utama adalah bagaimana kita menjalankan dan mematuhi norma ketentuannya secara konsisten. Untuk kemudian mengembangkan budaya hukum di dalam masyarakat,” katanya di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, perwujudan konsistensi penegakan hukum adalah keteladanan. Ia menyebut, Jika pembuat UU tidak bisa memberi contoh yang baik, maka mustahil rakyat akan mematuhi UU yang ada.

“Rakyat itu akan melihat patronnya, apakah kita memberi contoh keteladan yang baik atau tidak. Kalau Pemerintah saja melanggar UU di depan mata mereka, maka jangan harap kita meminta rakyat untuk mematuhi UU. Karena ada pepatah, guru kencing berdiri. Murid kencing berlari,” ujar Mulyanto.

Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi zaman Presiden SBY ini mencontohkan pada permohonan relaksasi pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Smelter adalah tempat pemurnian sisa material tambang berdasarkan masing-masing unsur. Dengan pembangunan smelter ini diharapkan Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari setiap hasil tambang yang dihasilkan oleh PTFI termasuk membuka lapangan kerja baru.

Ia mengingatkan, pemerintah harus patuh pada target waktu pembangunan smelter yang diatur dalam UU Minerba yang baru.

“Dalam UU Minerba, yang baru 1 bulan dicatat dalam lembar negara tersebut diatur bahwa target pembangunan smelter PTFI adalah tahun 2023.  Dan sejak saat itu PTFI dilarang melakukan ekspor konsentrat murni. Semua konsentrat tambang harus diproses dalam smelter yang dibangun tersebut,” ujarnya.

Mulyanto menambahkan, sebagai negara hukum, Pemerintah harus tunduk pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang dibuatnya bersama DPR RI.

“Pemerintah jangan mengulangi preseden buruk sebelumnya. Yang melanggar UU. No. 4/2009 dengan membiarkan Freeport tidak mencapai target penyelesaian pembangunan smelter. Dan mengijinkan mereka mengekspor konsentrat tambang,” tegas Mulyanto.

Politisi PKS ini menegaskan, Pemerintah harus tegas dalam melaksanakan Undang-Undang. Jangan mau didikte oleh badan usaha yang secara nyata terbukti beberapa kali melanggar janji memenuhi peraturan perundangan.

“Karena itu, Pemerintah wajib menolak permohonan PTFI untuk mendapatkan relaksasi target pembangunan smelter melewati tahun 2023. Saya sebagai anggota DPR RI protes keras. Sebab UU dibuat untuk dipatuhi oleh kita bersama, bukan dianggap sebagai angin lalu.  Ini benar-benar melecehkan Indonesia sebagai Negara hukum,” kata Mulyanto.

Ia pun mendesak Pemerintah untuk tegas melaksanakan dan mengawal amanat UU No. 3/2020 sebagai perubahan atas UU. No.4/2009 tentang Minerba, khususnya pasal 170A.

“Pemerintah jangan lembek, apalagi ikut melanggar UU tersebut,” tutup Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga