oleh

Mulyanto PKS Bongkar Penyebab Pemerintah Tak Turunkan Harga BBM  

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengungkapkan pertanyaan rakyat mengapa harga BBM di Indonesia tak kunjung turun disaat harga minyak dunia anjlak hingga dibawah USD 20 per barel. Selama ini, untuk memebuhi kebutuhan BBM, pemerintah membeli minyak mentah dari perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, bukan dari produsen minyak dunia.

Mulyanto menuturkan, selama ini pemerintah melalui Pertamina membeli minyak mentah dari KKKS Migas. Pertamina berdalih, keputusan itu diambil berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Pada pasal 2 ayat 1 dan 2, Permen tersebut mengatur kewajiban Pertamina untuk membeli BBM mentah dalam negeri.

Ia menjelaskan, pada ayat 1 disebutkan, PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri. Sementara pada ayat 2  dijelaskan PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mencari pasokan Minyak Bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor Minyak Bumi.

“Pertamina terlalu berlebihan menafsirkan isi ketentuan Permen No. 42/2018. Meskipun dalam Permen diamanatkan pembelian minyak mentah dari perusahaan dalam negeri bukan berarti Pertamina tidak dapat menegosiasikan sesuai mekanisme bisnis, terkait jumlah dan harga pembelian. Sebab selisih harga minyak dunia saat itu sangat besar,” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Anggota Komisi VII ini menekankan, Permen ESDM dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan alat mendapat keuntungan bagi kelompok tertentu. Karenanya, pada Pasal 4 Permen ESDM juga diatur ketentuan soal negosiasi.

“Padahal kalau Pertamina membeli BBM secara global, yang harganya tengah merosot tajam, maka Pertamina dapat memperoleh marjin yang jauh lebih baik. Bahkan harga BBM domestik juga dapat diturunkan mengikuti perkembangan harga BBM global,” tegas Mulyanto.

Doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology di Jepang ini mempertanyakan darimana Pertamina membeli BBM mentah domestik dengan harga tinggi tersebut. Apakah Pertamina membeli BBM yang merupakan bagian pemerintah dari kerjasama dengan KKKS Migas atau bukan.

“KKKS Migas itu ada dua. Ada yang full swasta, ada juga yang sebagian punya pemerintah. Saat harga minyak dunia anjlok, harga jual minyak di KKKS ini tetap tinggi,” jelas Mulyanto.

Menurutnya, jika Pertamina membeli BBM bagian dari Pemerintah, rakyat  mungkin bisa memaklumi. Karena uang Pertamina tersebut akan tetap mengalir ke dalam kas Negara.

“Namun bila Pertamina wajib membeli BBM mentah domestik milik swasta maka ini patut dipertanyakan. Jika Permen ESDM di atas dibaca dengan cermat, memang kewajiban Pertamina ini ditekankan untuk membeli BBM milik KKKS swasta. Ini sama saja meminta rakyat “saweran” untuk mensubsidi KKKS agar tidak ambruk,” tegas mantan Irjen Kementerian Pertanian ini.

Mulyanto menduga, pada praktik di lapangan terjadi tekanan yang mewajibkan Pertamina untuk membeli BBM mentah domestik bagian KKKS swasta.

“Karenanya, wajar saja kalau keuangan Pertamina berdarah-darah dan masyarakat tidak dapat memperoleh BBM dengan harga murah yang disesuaikan dengan harga BBM global yang sedang anjlok,” lanjut Mulyanto.

Ia menegaskan, mengalirnya uang rakyat atau uang BUMN secara merugikan seperti ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Negara. Karenanya mendesak bagi BPK dan KPK untuk melaksanakan audit secara khusus terhadap masalah ini.

“Agar menjadi jelas duduk perkaranya. Bisa jadi ini akan masuk dalam kasus abuse of power, yang mengakibatkan kerugian Negara. Kalau ini terjadi, maka saya mendesak KPK berkepentingan untuk pro-aktif menyelidiki,” pungkas Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga