SUARAMERDEKA.ID – Anggota DPRD Banyuwangi asal Kecamatan Kalibaru, H. Samsul Aripin dan Gofar mengharapkan letupan – letupan kecil yang terjadi di perbatasan Banyuwangi – Jember nantinya bisa terselesaikan dengan baik.
Karena dalam (RPJMNAS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 mengatakan bahwa (JLS) jalur lintas selatan Banyuwangi di dalam pengakuan Banyuwangi mendapat 111KM terhitung dari Tengki 0, Malangsari, Genteng Kulon, Rogojampi sampai ke Ketapang.
Menurut H Samsul Arifin, Anggota DPRD Banyuwangi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) wilayah tersebut memang baik secara pangkuan maupun administratif milik Banyuwangi.
“Kalau pada titik akhir-akhir hanya pangkuannya daerah itu menjadi pangkuan Perhutani Banyuwangi Selatan tetapi secara administratif menjadi RPH wilayah Jember kami pun juga mempersilahkan saja,” terang Samsul di kantor DPRD Banyuwangi Jumat (19/08/2022).
Lanjut Samsul dirinya menuturkan menyikapi persoalan yang terjadi kebanyakan warga itu adalah warga Banyuwangi yang ada di sana yang masih mendapatkan perlakuan hukum rimba atau Lil Aqua (Kekuasaan di tangan yang paling kuat). Sehingga membutuhkan pendekatan khusus sekaligus penyelesaian yang sangat komperhensif
“Dengan adanya penegakan hukum saya setuju, tetapi yang harus diutamakan menciptakan rasa aman ketertiban dan ketenangan masyarakat yang ada di sana. Nah cukup bagi kami yang sudah ada didalam itulah yang ayo kita proses hukum secara fair dan seadil-adilnya,” tambah Samsul.
Sehingga ke depan tatanan sosial yang ada menjadi lebih baik dan mendatangkan kebaikan bagi warga di wilayah Banyuwangi yang lagi gencar-genjarnya melakukan Banyuwangi Rebound yang salahsatunya menjaga harmonisasi. Sehingga akan memberikan kontribusi pada kemajuan kepada Banyuwangi.
Wilayah perbatasan Jember- Banyuwangi yang kemarin ada konflik merupakan penghasil kopi yang luar biasa, Kabupaten / kota lain itu hanya formalitas sebab sebenarnya barangnya dari Banyuwangi.
“Kami memohon upaya yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dengan Jember itu betul-betul dimaksimalkan. Yang paling utama dan terutama itu adalah bagaimana tercipta ketenangan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan tersebut.
Anggota Komisi 1 DPRD Banyuwangi itu mengungkapkan pihaknya mengacungi jempol kepada aparat penegak hukum Jember yang secara berimbang mengamankan pihak yang terlibat konflik.
Harapannya masyarakat yang ada di luar tidak merasa galau, tidak terpancing dan terprovokasi sehingga ada ketenangan dan kondusifitas agar bisa bekerja merawat kebunnya lagi,” harap Samsul.
“Ke depan kami kami berharap untuk penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan itu, warga Banyuwangi- Jember duduk bareng, ngopi bareng dengan melibatkan anggota dewan dan tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di Kalibaru dan Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang berada diperbatasan,” pungkasnya.
Sementara Abdul Ghofur anggota DPRD Banyuwangi asal Fraksi Gerindra menambahkan aksi premanisme yang berujung pembakaran rumah warga di Silo Jember beberapa waktu lalu menyita banyak perhatian banyak elemen masyarakat tak terkecuali para tokoh.
Gofur mengapresiasi tindakan dan langkah cepat yang dilakukan Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo dalam menangani konflik yang terjadi.
“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Kapolres Jember dalam upaya mengurai dan melakukan tindakan yang tidak hanya sepihak,” kata Gofur. (BUT).
