oleh

Minta Kader Tak Terprovokasi, PDIP Akan Tempuh Jalur Hukum Soal Pembakar Bendera Partai

SUARAMERDEKA.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk menindak pembakar bendera partai bergambar banteng pada aksi massa Persaudaraan Alumni (PA) 212, Rabu (24/6/2020). Meski yakin dengan kekuatan grass roots-nya, namun ia meminta para kadernya untuk tetap menahan diri.

Menurut Hasto, PDIP menyesalkan kejadian pembakaran bendera PDIP pada aksi PA 212 menolak RUU HIP di gedung DPR RI tersebut. Ia menyebut insiden tersebut sebagai bentuk provokasi terhadap partainya. Ia juga melihat, ada pihak yang mencoba memancing di air keruh.

“PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai. PDI Perjuangan ini partai militan. Kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” kata Hasto dalam pernyataannya, Kamis (25/6/2020).

Baca Juga :  LSM LIRA Laporkan Oknum Timses Caleg Partai Demokrat ke Bawaslu

Ia menegaskan, saat ini seluruh kekuatan partai fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan pandemi covid-19. Seluruh kader PDIP mendukung upaya Presiden, Wapres dan seluruh jajaran kabinet dalam memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Hasto juga menekankan, saat ini kader PDI Perjuangan antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai.

“Semua menyatu dengan rakyat. Itulah skala prioritas kita bersama,” ujarnya.

Kepada pembakar bendera partai, Sekjen DPP PDIP ini memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Luhut Memang Hebat, Megawati dan PDIP Tak Berkutik. Opini Asyari Usman

Hasto juga menyebut, tentang proses pembahasan RUU HIP di DPR. Dijelaskan bahwa sikap PDIP sejak awal selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Ia menjelaskan, PDIP terus mengedepankan dialog.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” tegas Hasto.

Sekjen DPP PDIP ini mengingatkan, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam.

“Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tsb akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tutupnya. (OSY)

Loading...