oleh

JAM DATUN Kejaksaan Agung Jalin MoU Dengan Tiga BUMN

SUARAMERDEKA – Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina menjalin kesepakatan bersama dengan tiga Badan Usaha Milik Negara, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin, ( 14/01/2019 ). Penandatangan Nota Kesepahaman ( MoU ) antara Jamdatun dengan PT Danareksa (Persero), PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero), dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing direktur utama BUMN tersebut dengan JAM DATUN. Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Arief Budiman. Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero), Armand Hermawan. Dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Frans Y. Sahusilawane.

Menurut Loeke Larasati, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan hadir sebagai lembaga yang dapat memberikan kajian. Dari aspek hukum kepada Pemerintah/ Negara, BUMN/ BUMD dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion). Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit).

Baca Juga :  Menanti Proklamasi Kemerdekaan Kedua, 17 April 2019

Pertimbangan Hukum yang dimaksud bersifat preventif. Sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan. Selain itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi). Dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara.

“Eksistensi Bidang Datun ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh semua BUMN. Agar setiap kegiatan usahanya dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku. Guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien. Baik di pusat maupun di daerah.” ujar Loeke Larasati A. selaku JAM DATUN.

Industri keuangan di Indonesia akan terus berkembang, dan sebagai institusi yang bergerak dalam bidang ini. Kami kedepan akan terus tumbuh, tentu dengan banyak kerjasama serta kegiatan bisnis dengan berbagai korporasi.

“Tentu, dengan adanya kesepakatan bersama dengan JAM DATUN ini. Kami akan memastikan bahwa kegiatan bisnis yang kami lakukan. Selalu dalam koridor peraturan perundangan yang ada. Serta, untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari,” kata Arief Budiman, Direktur Utama PT Danareksa (Persero).

Baca Juga :  Diduga Korupsi, Pegawai Dirjen Pajak di Tahan Kejagung

Ditemui di tempat acara, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), Armand Hermawan menyatakan bahwa “dengan terlaksananya penandatanganan kesepakatan bersama antara PT PII dengan JAM DATUN maka diharapkan semua proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan oleh PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dapat terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan tata kelola yang baik,” sambung Armand.

Sementara itu, Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Frans Y. Sahusilawane dalam kesempatan yang sama mengatakan,”Dalam bertransformasi dari perusahaan reasuransi lokal menjadi pemain regional dan global, Indonesia Re mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan hukum, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, melalui kerjasama dan pendampingan Jaksa Pengacara Negara diharapkan kami lebih siap dan mampu menghadapi semua itu secara profesional dalam kerangka Good Coorporate Governance,” tutup Frans. (MIL)

Loading...

Baca Juga